Lingkaran.net - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M Sarmuji, menyatakan para kader partainya yang berada di jajaran eksekutif maupun legislatif siap dipotong gajinya jika negara membutuhkan.
Sikap tersebut disampaikan sebagai respons terhadap wacana penghematan yang tengah dikaji Presiden Prabowo Subianto menyusul dampak perang di Timur Tengah.
Baca juga: Prabowo Buka Opsi Potong Gaji DPR, DPRD Jatim Siap Ikut?
“Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji,” ujar Sarmuji saat dihubungi Lingkaran.net, Sabtu (15/3/2026).
Menurutnya, langkah pemotongan gaji bukan semata-mata persoalan efisiensi anggaran, tetapi juga bentuk kepekaan terhadap situasi global yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi nasional.
“Ini bukan sekadar soal penghematan tetapi bentuk kesediaan kita untuk peka terhadap kondisi,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai langkah penghematan sebagai antisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian global. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan penghematan yang telah diterapkan di Pakistan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah Pakistan memangkas gaji pejabat negara, mulai dari anggota kabinet hingga anggota parlemen. Dana hasil pemotongan tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” kata Prabowo.
Baca juga: Prabowo Buka Wacana Penghematan Negara, Termasuk Potong Gaji Menteri dan DPR
Selain pemotongan gaji, Pakistan juga melakukan sejumlah langkah efisiensi lain, seperti memangkas jatah bahan bakar bagi kementerian dan membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga hanya 40 persen yang boleh beroperasi setiap hari.
Pemerintah Pakistan juga menghentikan sementara berbagai belanja negara, termasuk pembelian pendingin ruangan (AC), kendaraan dinas, hingga perabot kantor di lembaga pemerintahan.
“Mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya.
Langkah penghematan lainnya meliputi pengurangan kunjungan kerja, pembatasan penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial, serta penerapan pembelajaran daring di perguruan tinggi.
Baca juga: Pesan Keras Golkar usai Bupati Pekalongan Fadia Kena OTT KPK
Meski demikian, Prabowo menegaskan berbagai kebijakan tersebut masih sebatas contoh yang dapat dipelajari oleh pemerintah Indonesia sebelum memutuskan langkah konkret yang akan diterapkan.
“Saya kira kita harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua sampai tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi kita harus hemat konsumsi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa upaya penghematan tersebut penting untuk menjaga stabilitas fiskal nasional agar defisit anggaran tidak semakin melebar. Bahkan, menurutnya, pemerintah menargetkan kondisi keuangan negara yang lebih sehat di masa mendatang.
“Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita saya kalau bisa kita tidak punya defisit,” ujar Prabowo.
Editor : Setiadi