Lingkaran.net - Alarm bahaya fiskal mulai berbunyi di sejumlah daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sedikitnya 39 pemerintah daerah di Indonesia terancam kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena beban belanja pegawai yang sudah melampaui batas ideal.
Di saat puluhan daerah harus mencari jalan keluar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur justru memastikan kondisi keuangannya masih berada di zona aman.
Porsi belanja pegawai Pemprov Jatim saat ini tercatat sekitar 29 persen dari total APBD, masih di bawah batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pernyataan Tito disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026). Menurutnya, terdapat 39 daerah yang membutuhkan perhatian khusus karena kemampuan fiskalnya tidak cukup kuat untuk menanggung beban belanja pegawai yang terus membengkak.
"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujar Tito.
Sejumlah daerah yang menjadi sorotan antara lain Provinsi Sulawesi Tengah dengan porsi belanja pegawai mencapai 56,65 persen dari APBD.
Sementara Kabupaten Donggala tercatat sebesar 53,1 persen dan Kabupaten Sigi bahkan menyentuh angka 60 persen.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggerus ruang fiskal daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu pemerintah pusat terus mendorong agar belanja pegawai ditekan maksimal 30 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Data Kemendagri menunjukkan tantangan itu masih cukup besar. Saat ini terdapat 367 kabupaten yang porsi belanja pegawainya masih di atas 30 persen, sedangkan yang sudah berada di bawah ambang batas baru sekitar 48 kabupaten.
Pemerintah menargetkan aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dapat diterapkan secara penuh mulai 5 Januari 2027.
Sebelum kebijakan tersebut berlaku efektif, seluruh pemerintah daerah diminta melakukan penataan ulang anggaran dan memangkas pengeluaran yang dianggap kurang produktif.
"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti dipelototi," tegas Tito.
Jatim Masih Terkendali
Di tengah kekhawatiran nasional terkait kemampuan daerah membayar PPPK, Pemprov Jawa Timur memastikan kondisi fiskalnya masih cukup sehat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni menegaskan bahwa pengendalian belanja pegawai menjadi salah satu prioritas utama pemerintah provinsi.
"Belanja pegawai maksimal harus 30 persen. Banyak daerah masih di atas itu, tapi Jawa Timur masih aman, saat ini sekitar 29 persen," ujarnya.
Meski demikian, tantangan besar sudah menanti. Gelombang pensiun ASN dalam jumlah besar diperkirakan akan terjadi dalam dua tahun ke depan.
Pada 2025 tercatat sebanyak 2.853 ASN memasuki masa purna tugas, sementara pada 2026 jumlahnya diperkirakan masih mencapai sekitar 2.500 orang.
Kondisi itu membuat kebutuhan pengisian formasi ASN baru tak bisa dihindari. Namun Pemprov Jatim memastikan setiap rekrutmen akan dihitung secara cermat agar tidak memicu lonjakan belanja pegawai.
Saat ini jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Jatim mencapai sekitar 23 ribu pegawai penuh waktu dan 21 ribu pegawai paruh waktu. Karena itu, penambahan ASN ke depan akan dilakukan lebih selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi.
Tak hanya soal rekrutmen, Pemprov Jatim juga memperketat kebijakan mutasi ASN, khususnya menuju wilayah aglomerasi seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan pegawai di daerah yang sudah relatif padat.
"Semua kami hitung secara detail. Jangan sampai kebijakan rekrutmen justru membuat belanja pegawai kebobolan," tegas Yuyun sapaan akrabnya.
Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, Jawa Timur optimistis mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan aparatur dan kesehatan fiskal daerah, saat banyak daerah lain masih berjibaku menghadapi ancaman membengkaknya belanja pegawai dan pembayaran gaji PPPK.
Editor : Setiadi