Lingkaran.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memastikan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal.
Usai rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian/lembaga, serta para direktur utama BUMN, Presiden langsung menginstruksikan penertiban dapur-dapur penyedia makanan yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis).
Baca juga: Kepala BGN Tanggapi Viralnya Ribuan Motor Listrik: Anggaran 2025 untuk Kepala SPPG
Instruksi tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo berinteraksi dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang.
“Presiden memerintahkan agar dapur-dapur yang tidak sesuai juknis segera ditertibkan,” ujar Nanik, Rabu (8/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Nanik juga melaporkan bahwa pihaknya terus melakukan langkah tegas berupa penutupan sementara (suspend) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Penindakan dilakukan terhadap dapur yang memicu kejadian luar biasa (KLB), hingga mitra yang terbukti melakukan praktik mark up harga bahan baku atau monopoli pemasok.
Langkah tersebut mendapat dukungan langsung dari Presiden. “Bagus, lanjutkan terus,” kata Prabowo, seperti ditirukan Nanik, sembari mengacungkan jempol.
Tak hanya soal kualitas dapur, Presiden juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
Baca juga: Khofifah Dorong Penguatan Tata Kelola Program MBG, Libatkan Aktif Kepala Daerah
Program ini, menurutnya, harus difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak dengan kondisi gizi yang perlu ditingkatkan.
“Anak-anak dari keluarga mampu tentu tidak menjadi prioritas, karena kebutuhan gizinya sudah terpenuhi di rumah,” jelas Nanik.
Untuk memastikan hal tersebut, BGN akan membentuk tim khusus guna menyisir penerima manfaat agar program tidak salah sasaran dan lebih efektif.
Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan agar pelaksanaan program MBG tidak dilakukan secara memaksa. Sekolah atau kelompok masyarakat yang merasa tidak membutuhkan program ini tidak boleh dipaksa untuk ikut serta.
Baca juga: Bantuan Pangan Presiden Prabowo Cair Akhir Maret, Ini Langkah Bupati Jember Gus Fawait
“Program ini tidak boleh dipaksakan. Harus berbasis kebutuhan agar benar-benar berdampak,” tegasnya.
Pendekatan berbasis kebutuhan dinilai menjadi kunci keberhasilan program MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
Pemerintah pun berkomitmen memperkuat pengawasan dan evaluasi agar program ini berjalan maksimal dan memberi manfaat nyata.
Editor : Setiadi