Prabowo Tegaskan Dapur MBG Nakal Langsung Disikat

Reporter : Redaksi
Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau SPPG Polri se-Indonesia di Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Lingkaran.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memastikan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal.  

Usai rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian/lembaga, serta para direktur utama BUMN, Presiden langsung menginstruksikan penertiban dapur-dapur penyedia makanan yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis). 

Baca juga: Nama BGN Dicatut, Masyarakat Dijanjikan Titik SPPG Asal Bayar Rp50 Juta

Instruksi tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo berinteraksi dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang. 

“Presiden memerintahkan agar dapur-dapur yang tidak sesuai juknis segera ditertibkan,” ujar Nanik, Rabu (8/4/2026). 

Dalam kesempatan itu, Nanik juga melaporkan bahwa pihaknya terus melakukan langkah tegas berupa penutupan sementara (suspend) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.  

Penindakan dilakukan terhadap dapur yang memicu kejadian luar biasa (KLB), hingga mitra yang terbukti melakukan praktik mark up harga bahan baku atau monopoli pemasok. 

Langkah tersebut mendapat dukungan langsung dari Presiden. “Bagus, lanjutkan terus,” kata Prabowo, seperti ditirukan Nanik, sembari mengacungkan jempol. 

Tak hanya soal kualitas dapur, Presiden juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.

Baca juga: Prabowo Soroti Kebocoran Ekonomi hingga Rp150 Miliar Dolar per Tahun

Program ini, menurutnya, harus difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak dengan kondisi gizi yang perlu ditingkatkan. 

“Anak-anak dari keluarga mampu tentu tidak menjadi prioritas, karena kebutuhan gizinya sudah terpenuhi di rumah,” jelas Nanik. 

Untuk memastikan hal tersebut, BGN akan membentuk tim khusus guna menyisir penerima manfaat agar program tidak salah sasaran dan lebih efektif. 

Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan agar pelaksanaan program MBG tidak dilakukan secara memaksa. Sekolah atau kelompok masyarakat yang merasa tidak membutuhkan program ini tidak boleh dipaksa untuk ikut serta. 

Baca juga: Prabowo Tegaskan APBN 2027 Jadi Alat Perjuangan Rakyat dan Penguat Ekonomi Nasional

“Program ini tidak boleh dipaksakan. Harus berbasis kebutuhan agar benar-benar berdampak,” tegasnya. 

Pendekatan berbasis kebutuhan dinilai menjadi kunci keberhasilan program MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

Pemerintah pun berkomitmen memperkuat pengawasan dan evaluasi agar program ini berjalan maksimal dan memberi manfaat nyata.

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru