Lingkaran.net - Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kini naik level. Bukan lagi sekadar pengaturan kerja fleksibel, aturan ini menjelma menjadi strategi serius berbasis efisiensi energi yang mulai menunjukkan hasil nyata.
Sejak diberlakukan pada 1 April 2026 melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1141/204/2026, kebijakan ini dirancang tak hanya menjaga produktivitas aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga menekan konsumsi energi secara terukur.
Baca juga: Gubernur Khofifah Ungkap 3 Jurus Tekan Beban ASN Mulai 2026, Ini Strateginya
Sekretaris DPRD Jatim, Mohammad Ali Kuncoro, memastikan bahwa WFH tidak menjadi celah bagi ASN untuk “menghilang”. Sistem pengawasan dibuat ketat, mulai dari laporan berkala hingga pelacakan live location sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
“Kami wajib memberikan laporan mingguan dan bulanan. Semua akan dikompilasi oleh BKD untuk mengukur efektivitas dan efisiensinya,” tegas Ali, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat DPRD Jatim, diwajibkan melaporkan penggunaan energi secara detail mulai dari listrik, air, hingga bahan bakar.
“Semua penggunaan energi kami laporkan. Dari situ bisa terlihat dampak nyata kebijakan ini,” ujarnya.
Baca juga: Ini Bantahan DPMPTSP Jatim Soal Tudingan Persulit Izin Pendirian Sekolah
Hasilnya mulai terasa. Dengan memangkas aktivitas kantor satu hari dalam sepekan, beban konsumsi energi disebut turun cukup signifikan.
“Ada penurunan, terutama listrik, air, dan bahan bakar. Estimasinya bisa mencapai 15 hingga 20 persen,” ungkap Ali.
Menariknya, pemilihan hari Rabu bukan tanpa alasan. Pemprov Jatim sengaja menghindari efek long weekend agar ritme kerja tetap stabil dan pelayanan publik tidak terganggu.
Baca juga: DPRD Tuding DPMPTSP Jatim Persulit Perizinan Pendirian Sekolah
Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa birokrasi di Jawa Timur mulai beradaptasi dengan tuntutan zaman, menggabungkan produktivitas kerja dengan kesadaran efisiensi energi.
Saat ini, seluruh data dari berbagai OPD tengah dikumpulkan oleh BKD untuk dievaluasi. Jika hasilnya konsisten, bukan tak mungkin WFH tematik ini akan menjadi model kebijakan berkelanjutan di masa depan.
Editor : Setiadi