Lingkaran.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa tingginya proporsi Belanja Operasi dalam struktur APBD bukanlah cerminan inefisiensi birokrasi, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar masyarakat.
Menurut Khofifah, porsi Belanja Operasi yang dominan justru digunakan untuk kebutuhan krusial seperti pendidikan, kesehatan, hingga pemeliharaan infrastruktur dasar. Bahkan, sejumlah kegiatan fisik seperti perawatan rutin jalan, jembatan, hingga jaringan irigasi memang dicatat dalam komponen Belanja Barang dan Jasa yang masuk kategori Belanja Operasi.
“Belanja Operasi ini bukan pemborosan. Justru menjadi tulang punggung pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Khofifah saat membacakan Nota Penjelasan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jatim, Selasa (21/4) kemarin.
Genjot Belanja Modal Lewat Skema Inovatif
Di tengah keterbatasan fiskal dan penyesuaian dana transfer dari pusat, Pemprov Jatim tidak tinggal diam. Berbagai langkah inovatif ditempuh untuk tetap meningkatkan kapasitas Belanja Modal.
Dijelaskan Khofifah, salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur strategis.
Selain itu, sinergi pendanaan juga dilakukan dengan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 dan Nomor 11 Tahun 2025, khususnya untuk percepatan rehabilitasi irigasi dan konektivitas jalan daerah.
Tak hanya itu, efisiensi juga dilakukan dengan memangkas belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, hingga honorarium tim.
Belanja Pegawai Naik, Tapi Masih Aman
Khofifah mengungkapkan, Belanja Pegawai dalam APBD Jatim mencapai Rp9,39 triliun atau sekitar 22,75 persen dari total belanja. Angka ini masih jauh di bawah batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kenaikan tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi kebijakan nasional, terutama untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor pendidikan dan kesehatan, serta penyesuaian gaji ASN.
Tiga Jurus Tekan Beban ASN Mulai 2026
Meski demikian, Pemprov Jatim telah menyiapkan strategi terukur untuk menekan beban belanja pegawai mulai 2026.
Pertama, restrukturisasi organisasi melalui rasionalisasi unit kerja yang layanannya bisa dialihkan ke BUMN, BUMD, sektor swasta, maupun pemerintah kabupaten/kota.
Kedua, peningkatan produktivitas ASN dengan menaikkan standar jam kerja dari 1.250 jam menjadi 1.500 jam per tahun. Sementara untuk tenaga pendidik, beban kerja ditingkatkan dari 96 jam pelajaran menjadi 120 jam per bulan. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan kebutuhan hingga sekitar 22 ribu formasi pegawai.
Ketiga, kerja sama dengan perguruan tinggi melalui program “Guru Magang” di sekolah dan “Residen/PPDS Magang” di rumah sakit daerah untuk menutup kekurangan tenaga secara efisien.
Hibah Dikurangi, Ormas Tetap Diperkuat
Sementara itu, penurunan alokasi Belanja Hibah dalam Perubahan APBD 2025 disebut sebagai bentuk kehati-hatian dan rasionalisasi anggaran. Namun, dukungan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan tetap diberikan secara proporsional.
Khofifah menilai ormas memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan sosial, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menjaga stabilitas di tengah keberagaman Jawa Timur.
“Semua langkah ini adalah komitmen kami untuk memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, adil, dan merata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor : Setiadi