Lingkaran.net - Di tengah tekanan efisiensi anggaran, langkah tak biasa ditunjukkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Budiono. Ia memilih meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kereta api untuk berangkat kerja dari Bojonegoro menuju Surabaya.
Kebiasaan ini diungkap dalam Diskusi Indrapura bertajuk “Memotret Kinerja DPRD Jatim di Tengah Efisiensi 2026” yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim, Rabu (29/4/2026).
Baca juga: KI Jatim Desak Perda Keterbukaan Informasi, Transparansi Badan Publik Dinilai Belum Merata
“Saya sekarang naik kereta dari Bojonegoro ke DPRD Jatim. Penghematan BBM bisa sampai 50 liter,” ujarnya.
Langkah tersebut bukan sekadar simbol, melainkan bukti konkret bahwa efisiensi bisa dimulai dari tindakan sederhana. Di tengah kondisi fiskal yang ketat, Budiono menilai penghematan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), menjadi tanggung jawab bersama, tak terkecuali bagi pejabat publik.
Politikus Gerindra itu juga mengapresiasi kinerja Sekretariat DPRD Jatim yang dinilai tetap optimal meski dihadapkan pada kebijakan work from home (WFH) dan pengetatan anggaran.
“Kondisi fiskal kita tidak mudah. Tapi apa yang dilakukan Setwan sudah tepat. Semangatnya tetap kebersamaan dan bekerja maksimal,” katanya.
Baca juga: Sekretariat DPRD Jatim Tetap Moncer di Tengah Efisiensi Anggaran, Ini Buktinya
Ia menambahkan, langkah efisiensi kini mulai terukur. Evaluasi penggunaan energi dan BBM secara berkala telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Jatim sebagai bagian dari pengendalian anggaran.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Jatim, Mohammad Ali Kuncoro, menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan kepada anggota dewan maupun masyarakat.
“Efisiensi adalah keniscayaan di tengah situasi global yang kompleks. Tapi pelayanan harus tetap paripurna. Kalau masih ada yang komplain, berarti kita harus berbenah,” tegasnya.
Baca juga: Hari Posyandu Nasional 2026, Sri Wahyuni DPRD Jatim Dorong Revitalisasi Layanan Kesehatan
Dalam forum yang sama, Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, Solahudin, memaparkan capaian keterbukaan informasi publik di Jawa Timur. Sekretariat DPRD Jatim berhasil meraih peringkat kedua dengan predikat “informatif”.
Dari total 64 badan publik yang dievaluasi, baru 18 yang masuk kategori informatif. Capaian tersebut menempatkan DPRD Jatim sebagai salah satu lembaga yang dinilai mampu menjaga transparansi di tengah tekanan efisiensi.
Langkah sederhana Budiono ini pun menjadi pesan kuat: efisiensi bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan bisa diwujudkan dari hal kecil, bahkan dari perjalanan menuju kantor.
Editor : Setiadi