Karhutla Jatim Makin Mengkhawatirkan, 77 Persen Lahan Terbakar Berada di Hutan Konservasi

Reporter : Alkalifi Abiyu
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi Bersama KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Provinsi Jawa Timur di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (23/10/2026).

Lingkaran.net - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur kian mengkhawatirkan. Luas lahan yang terbakar mencapai 11.449 hektare, tersebar di 26 kabupaten/kota dengan total 184 kejadian.

Merespons kondisi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah armada operasi udara untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan lainnya.

Baca juga: Karhutla Arjuno Lebih Parah dari 2024, Api Nyaris Lahap Situs Candi Sepilar

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, pihaknya akan mengirim satu helikopter water bombing dari Kalimantan Selatan ke Malang.

Selain itu, satu pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Kalimantan Barat juga dikerahkan guna mendukung penanganan karhutla di Jawa Timur.

Langkah tersebut disampaikan Kristomei saat menghadiri rapat koordinasi penanganan karhutla di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jumat (23/10/2026). Rapat dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

"Hari ini tadi saya sudah sampaikan kepada Direktur Pengelolaan Operasi untuk menambah satu helikopter dari Kalsel ke Malang, terutama untuk water bombing, dan satu lagi pesawat OMC dari Kalbar untuk mendukung operasi modifikasi cuaca yang ada di Jawa Timur," kata Kristomei.

Ia berharap tambahan armada tersebut dapat mempercepat pemadaman sehingga kebakaran tidak semakin membara dan meluas.

Kawasan pegunungan yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla antara lain Gunung Arjuno, Bromo, Semeru, Butak, hingga Ijen.

Kondisi medan yang sulit dijangkau serta cuaca ekstrem menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan.

11.449 Hektare Terbakar, Lima Petugas dan Relawan Gugur

Skala karhutla di Jawa Timur tergambar dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim. Selama masa siaga darurat, kebakaran telah terjadi sebanyak 184 kali di 26 kabupaten/kota, dengan luas lahan terbakar mencapai 11.449 hektare.

Baca juga: Tak Perlu Bolak-balik ke Pesantren, Kemenag Jatim Luncurkan El-Santri untuk Pantau Anak

Dari total luasan tersebut, sebanyak 77,05 persen merupakan kawasan hutan konservasi. Dampak bencana ini juga sangat serius karena lima petugas dan relawan pemadam kebakaran dilaporkan gugur saat menjalankan tugas.

Penambahan armada dari pemerintah pusat diharapkan memperkuat upaya pemadaman yang selama ini dilakukan melalui operasi darat maupun udara.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat pesawat water bombing telah diterbangkan sebanyak 462 kali. Selain itu, teknologi drone water spray berkapasitas 100 liter dimanfaatkan untuk menjangkau tebing curam dan lokasi yang sulit diakses petugas darat.

Titik Api Muncul Bersamaan, Pengawasan Diperketat

Selain cuaca ekstrem, kemunculan titik api secara bersamaan di sejumlah kawasan gunung turut menjadi perhatian. Kondisi tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya faktor aktivitas manusia, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Baca juga: Karhutla Capai 9.540 Hektare, DPRD Jatim Desak Khofifah Perkuat Mitigasi

Karena itu, aparat penegak hukum bersama satuan tugas gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan memperketat pengawasan serta penegakan hukum.

Langkah ini ditujukan untuk mencegah kejadian serupa sekaligus memberikan efek jera kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Di sisi lain, pemerintah mulai mengantisipasi risiko bencana susulan seiring pergeseran musim menuju penghujan yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan November.

Satgas gabungan disiagakan untuk menghadapi potensi banjir bandang dan tanah longsor. Petugas juga diinstruksikan membersihkan sisa material serta kayu terbakar di sepanjang aliran sungai di sekitar kawasan pegunungan agar tidak menyumbat arus air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

BNPB juga akan menginventarisasi kebutuhan tambahan yang diajukan pemerintah daerah. Dukungan penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang dilaporkan, sehingga upaya pemadaman dan mitigasi risiko bencana dapat berjalan lebih optimal.

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru