Lingkaran.net - Pembangunan tanggul bronjong sepanjang 130 meter di Kelurahan Kepatihan dan Surodikraman, Kabupaten Ponorogo, telah rampung.
Infrastruktur ini diharapkan mampu menahan erosi bantaran sungai sekaligus mengurangi risiko banjir yang kerap menghantui warga saat musim penghujan.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Dr. H. Ali Mufthi, M.Si., meninjau langsung pembangunan tersebut, Senin (26/10/2026).
Dalam kunjungan itu, ia didampingi anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan IX, Hj. Atika Banowati, S.H.
Peninjauan tersebut juga menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama mengenai kebutuhan penanganan banjir yang dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Warga berharap pembangunan tanggul tidak berhenti di dua kelurahan tersebut, tetapi dilanjutkan ke titik-titik lain yang rawan terdampak luapan sungai.
Atika Banowati mengapresiasi perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur pengendalian banjir di Ponorogo.
Menurutnya, posisi Ali Mufthi sebagai anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) dapat menjadi salah satu jalur untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah di tingkat pusat.
“Alhamdulillah, kita punya Pak Ali Mufthi yang notabene adalah anggota DPR RI Komisi V dan Banggar, sehingga bisa maksimal dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” ujar Atika.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim: Jangan Biarkan Rakyat Antre Pertalite jika Stok Masih Ada
Ia berharap keberadaan bronjong sepanjang 130 meter tersebut dapat memberikan perlindungan bagi warga, khususnya ketika intensitas hujan meningkat.
“Insyaallah, dengan dipasangnya bronjong sepanjang itu, insyaallah kita tidak lagi khawatir banjir bila musim penghujan. Langkah ini merupakan solusi yang luar biasa,” imbuhnya.
Meski demikian, penanganan banjir Ponorogo tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan bronjong di sejumlah titik.
Diperlukan kajian teknis yang menyeluruh untuk mengetahui penyebab banjir sekaligus menentukan jenis infrastruktur yang paling sesuai dengan kondisi sungai dan kawasan permukiman.
Ali Mufthi mengatakan, usulan petani mengenai pembangunan parapet atau tanggul permanen perlu dikaji oleh tenaga ahli. Kajian tersebut penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab persoalan di lapangan dan tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek.
Baca juga: RAPBD Jatim 2027 Mepet, RKA OPD Belum Diverifikasi: Komisi A Soroti Kinerja TAPD
Sebagai langkah lanjutan, Ali Mufthi berencana mengundang pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo pada Desember mendatang.
Pertemuan itu direncanakan untuk menelusuri sumber-sumber banjir di Ponorogo sekaligus membahas kebutuhan penanganan yang lebih komprehensif.
Rampungnya tanggul bronjong sepanjang 130 meter menjadi salah satu langkah dalam upaya mengurangi risiko banjir.
Namun, bagi warga yang setiap tahun menghadapi ancaman luapan air, pekerjaan berikutnya adalah memastikan penanganan dilakukan berdasarkan kajian teknis, mencakup titik-titik rawan, dan berkelanjutan.
Editor : Setiadi