Lingkaran.net - Rencana Bank Jatim menawarkan kredit konsumer kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendapat dukungan anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati. Namun, ia mengingatkan agar ekspansi bisnis perbankan tersebut tidak berujung pada bertambahnya beban keuangan pegawai.
Lilik menilai, langkah Bank Jatim memperluas layanan kredit kepada ASN, termasuk melalui aktivasi layanan digital JConnect, merupakan bagian yang wajar dari upaya meningkatkan kinerja bisnis perbankan.
Baca juga: DPRD Jatim Hadirkan Wayang Kulit Gratis, Ini Jadwal, Lokasi, dan Pengisi Acaranya
Meski demikian, Ketua Fraksi PKS ini menegaskan bahwa penawaran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen.
“Dalam pandangan saya, ikhtiar Bank Jatim membenahi kinerja kreditnya dengan menyasar staf OPD tidak ada salahnya dan tidak harus kita baca dengan kacamata negatif,” ujar Lilik, Selasa (27/10/2026).
Ia mendukung perluasan akses layanan perbankan bagi ASN dengan catatan tidak ada kewajiban maupun tekanan dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengambil pinjaman. Setiap ASN harus memiliki kebebasan menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangannya.
“Saya mendukung perluasan layanan Bank Jatim kepada ASN, dengan catatan seluruh penawaran kredit harus bersifat sukarela, tanpa kewajiban atau tekanan dari OPD. ASN harus bebas menerima atau menolak sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan,” tegasnya.
Menurut Lilik, keberhasilan program kredit konsumer tidak semestinya hanya diukur dari besarnya nilai pembiayaan yang berhasil disalurkan. Kualitas kredit dan manfaat yang benar-benar dirasakan nasabah juga harus menjadi indikator penting.
Ia mengingatkan, peningkatan kinerja bisnis bank harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesejahteraan nasabah. Jangan sampai target penyaluran kredit justru membuat ASN menanggung cicilan yang tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya.
“Target bisnis perbankan wajar, mestinya ada, tetapi harus disertai prinsip kehati-hatian. Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah kredit yang tersalurkan, melainkan juga kualitas kredit dan manfaatnya bagi para ASN sendiri. Jangan sampai peningkatan kinerja bank justru menambah beban pegawai,” paparnya.
Karena itu, Lilik meminta Bank Jatim memastikan seluruh calon nasabah memperoleh informasi yang lengkap sebelum memutuskan mengambil pinjaman. Informasi tersebut mencakup suku bunga, besaran angsuran, tenor, biaya tambahan, hingga kewajiban yang harus dipenuhi selama masa kredit.
ASN juga perlu diberikan ruang konsultasi dan simulasi pembiayaan agar dapat mempertimbangkan secara matang konsekuensi finansial dari kredit yang ditawarkan.
Selain transparansi produk, ia menekankan pentingnya perlindungan data pribadi. Penggunaan data ASN untuk kepentingan penawaran produk perbankan harus didasarkan pada persetujuan yang sah dan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Data pribadi juga wajib digunakan berdasarkan persetujuan sah dan dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, transparansi dan perlindungan konsumen perlu dipastikan benar-benar dijalankan,” katanya.
Baca juga: Ali Mufthi dan Atika Banowati Tinjau Tanggul Bronjong Ponorogo, Dorong Penanganan Banjir Berlanjut
Lilik menegaskan, Bank Jatim merupakan aset strategis Jawa Timur yang perlu terus didukung agar tumbuh sehat dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah. Namun, penguatan bisnis tersebut tidak boleh mengesampingkan kepentingan nasabah.
“Bank Jatim merupakan aset strategis Jawa Timur yang perlu terus didukung agar tumbuh dan berkontribusi optimal bagi daerah. Hanya, yang tidak boleh dilupakan adalah pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring dengan perlindungan kepada nasabah,” ujarnya.
Bidik 47 Perangkat Daerah
Sebelumnya, Bank Jatim bersiap menawarkan produk kredit konsumer sekaligus mendorong aktivasi layanan digital JConnect kepada ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Program tersebut menyasar 47 perangkat daerah setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim meminta jajaran OPD memfasilitasi pelaksanaannya.
Permintaan itu tertuang dalam surat Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni bernomor 900/7387/204.3/2026 tertanggal 27 Oktober 2026. Surat tersebut ditujukan kepada kepala perangkat daerah untuk memfasilitasi kegiatan aktivasi JConnect dan penawaran kredit konsumer bagi ASN.
Dalam surat itu, BKD meminta masing-masing perangkat daerah membantu pelaksanaan kegiatan Bank Jatim di lingkungan kerja mereka. Kegiatan juga dimungkinkan dirangkaikan dengan agenda internal OPD, dengan waktu, lokasi, dan mekanisme menyesuaikan ketentuan Pemprov Jatim.
Baca juga: Bank Jatim Bidik ASN Pemprov Jatim Lewat Penawaran Kredit di 47 OPD
Usulan Bank Jatim mencakup sosialisasi produk kredit konsumer, konsultasi kebutuhan pembiayaan, simulasi kredit, informasi penambahan plafon atau top up, serta penawaran fasilitas kredit lainnya.
Bank Jatim juga mengusulkan aktivasi dan edukasi penggunaan JConnect serta pemberian gimmick bagi ASN yang mengaktifkan layanan digital maupun memperoleh realisasi kredit sesuai ketentuan program.
Daftar sasaran kegiatan meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, berbagai dinas dan badan, lima Bakorwil, Inspektorat, hingga rumah sakit milik Pemprov Jatim, termasuk RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
Meski demikian, surat BKD tersebut berfokus pada permintaan fasilitasi kegiatan. Dokumen itu belum merinci target jumlah ASN yang akan mengambil kredit, nilai pembiayaan yang dibidik, maupun jadwal pelaksanaan pada masing-masing perangkat daerah.
Bagi Lilik, perluasan layanan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kinerja Bank Jatim sekaligus meningkatkan kualitas layanan keuangan bagi ASN, bukan semata-mata mengejar pertumbuhan penyaluran kredit.
“Prinsipnya menurut saya sederhana saja, Bank Jatim harus semakin sehat, dan ASN yang dilayani juga harus semakin sejahtera,” pungkasnya.
Editor : Setiadi