Pemprov Jatim Tak Hentikan Gaji Nurkholis Meski Jadi Tersangka Korupsi

Reporter : Redaksi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur yang juga mantan Kepala ESDM Jawa Timur, Nurkholis, tetap menerima hak kepegawaian berupa 50 persen gaji serta pendampingan hukum dari Unit Kerja Bantuan Hukum (UKBH) Korpri.

Lingkaran.net - Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang, Nurkholis ternyata masih menerima hak kepegawaiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim itu tetap mendapatkan 50 persen gaji serta pendampingan hukum dari Unit Kerja Bantuan Hukum (UKBH) Korpri.

Baca juga: Nurkholis Ditahan karena Pungli Tambang, BKD Jatim Mulai Bergerak

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, mengatakan pemberian hak kepegawaian tersebut tetap dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pemprov Jatim juga menyiapkan pendampingan hukum bagi Nurkholis selama menghadapi proses hukum.

"Yang bersangkutan masih menerima haknya sebagai pegawai yaitu gaji sebesar 50 persen. Di sisi lain kami juga memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Kepala DLH. Untuk pejabat pengganti sementara sudah kami tetapkan," ujarnya.

Yuyun, sapaan akrabnya ini menjelaskan, pemberhentian sementara dilakukan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim.

Pemprov Jatim telah menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH hingga ditetapkannya pejabat definitif.

Baca juga: Begini Aliran Duit Pungli Tambang yang Seret Nurkholis Mantan Kadis ESDM Jatim

Sementara itu, Nurkholis telah ditahan penyidik Kejati Jatim sejak Selasa (17/11/2026) untuk 20 hari ke depan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim.

Ia dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pungli perizinan saat menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga Agustus 2024.

Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan total uang pungli yang diduga dikumpulkan dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp1,2 miliar.

Rinciannya, pungli dari pengurusan perizinan pertambangan mencapai Rp1,1 miliar. Sedangkan dari sektor geologi dan air tanah mencapai Rp133,5 juta.

Baca juga: Tersangka Korupsi Perizinan ESDM Jatim Ony Setiawan Meninggal Dunia

Dari total uang tersebut, penyidik menduga Nurkholis menikmati aliran dana sebesar Rp687,5 juta.

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik Kejati Jatim juga menyita sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai Rp615 juta dan emas seberat 50 gram.

Kasus tersebut kini memasuki proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Pemprov Jatim memastikan roda organisasi DLH tetap berjalan melalui penunjukan pejabat pelaksana tugas, sembari tetap memberikan hak kepegawaian dan pendampingan hukum kepada Nurkholis sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru