Surabaya, Lingkaran.net Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Hadi Sasmito (HS) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa berupa billboar Tahun anggaran 2023.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, serta gelar perkara Polisi akhirnya menetapkan Hadi Sasmito Sekda Jember sebagai tersangka dan langsung di tahan.
Baca juga: Pengamat Sentil PKB, Dinilai Lembek Hadapi Kader Korupsi
"Setelah melalui serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi - saksi dan Gelar perkara (terhadap) saudara HS (Sekda Jember) dilakukan penahanan pada hari Sabtu 2 November 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka," ujar Dirmanto.
Menurut Dirmanto perkara ini bermula 2023 saat Hadi Sasmito menjabat sebagai Plt. Kepala Bapenda. Saat itu yang bersangkutan tanpa didasari kewenangan diduga melakukan belanja reklame tetap (Billboard).
Padahal, sesuai Pasal 9 Perbup 42 tahun 2011. Seharusnya penyelenggaraan reklame tetap (Billboard) tersebut dilakukan oleh Biro Reklame.
"Tersangka HS dalam pelaksanaan belanja reklame tetap (Billbord) dilakukan dengan cara pemecahan paket yang seharusnya dilaksanakan dengan Metode Tander," terangnya.
Baca juga: PKB Jatim Beri Bantuan Hukum pada Suratno, Tersangka Korupsi Rp242,9 Miliar
Akibat perbuatan Hadi Sasmito itu menimbulkan kerugian negara yang ditarksir mencapai Rp1.715.460.002 milyar.
"Terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.715.460.002, sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian negara oleh BPKP Provinsi Jawa Timur," tambahnya.
Atas perbuatnya tersebut Hadi Sasmito dikenakan Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 thn 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tentang Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: PKB Jatim Respons Kasus Korupsi Dana Hibah Pokir Rp242,9 Miliar yang Jerat Kadernya, Suratno
Ancaman Hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara l paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi