Surabaya, Lingkaran.net Antrean panjang pembelian gas LPG 3kg mulai terlihat di sejumlah daerah, menimbulkan keresahan di masyarakat.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, M Satib, mendesak Pertamina dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah cepat guna mencegah kepanikan, terutama menjelang Ramadan.
Baca juga: Impor Sapi Dibuka, DPRD Jatim: Jangan Sampai Harga Sapi Lokal Anjlok!
Menurutnya, antrean ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan perubahan pola distribusi LPG bersubsidi yang membuat warga kebingungan.
Saya sudah cek ke beberapa pangkalan di Jawa Timur, stok aman. Tapi ada perubahan distribusi yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat, kata Satib di Surabaya, Senin (3/2/2025).
Harga LPG Melambung, Warga Resah
Satib mengungkapkan bahwa beberapa pangkalan memanfaatkan perubahan aturan ini dengan menjual LPG 3kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp18.000 per tabung.Ada yang menjual sampai Rp21.000 hingga Rp22.000 per tabung. Ini memberatkan masyarakat kecil, ungkapnya.
Baca juga: Pansus DPRD Jatim Soroti Orkestrasi Lintas OPD di Program Nawa Bhakti Satya
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pengecer masih diperbolehkan menjual LPG subsidi, tetapi kini aturan diperketat sehingga pembelian harus langsung ke pangkalan resmi. Sayangnya, tidak semua RW memiliki pangkalan, sehingga warga harus mencari ke wilayah lain, menyebabkan antrean panjang.
Solusinya, Pertamina harus segera mendata dan memastikan setiap RW memiliki pangkalan. Kalau tidak, antrean seperti ini akan terus terjadi, tegas Satib.
Menjelang Ramadan, Pemerintah Harus Bergerak Cepat
Politisi Gerindra ini menekankan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan sebelum Ramadan tiba. Ia meminta Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi LPG berjalan lancar.Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan LPG di saat kebutuhan meningkat. Kalau tidak ada langkah konkret, ini bisa memicu kepanikan, ujarnya.
Baca juga: KPK Kaget Saat Mathur Husyairi Ungkap Korupsi Dana Hibah, Apa Itu
Ia juga mengimbau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk turun tangan melakukan pengawasan di lapangan, memastikan harga sesuai HET, dan memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pola distribusi baru ini.
Kami pastikan stok aman, tapi distribusi harus lebih tertata agar masyarakat tidak merasa kesulitan, pungkasnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi