DPRD Jatim Akan Panggil Pengusaha Bahas Dampak Tarif Impor Trump

Reporter : Redaksi
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf

Surabaya, Lingkaran.net Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyoroti dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai bisa berdampak hingga ke daerah, termasuk Jawa Timur.

Menurutnya, meski kebijakan tersebut bersifat nasional, dampaknya bisa sangat dirasakan oleh para pelaku usaha di level regional.

Baca juga: 75 Anak di Jatim Terpapar HIV, Fraksi PDIP DPRD Jatim Peringatkan Dinkes

"Kebijakan ini memang dari pusat, tapi untuk Jawa Timur sendiri, kami akan mengundang para pengusaha untuk mendengar langsung seperti apa dampaknya di lapangan. Mereka yang paling merasakan," ujar Musyafak saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (9/4/2025).

Musyafak menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan para pelaku usaha di Jawa Timur.

Tujuannya adalah untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang bisa terjadi akibat gejolak ekonomi global.

Baca juga: Kisruh RS Pura Raharja Surabaya, Komisi A DPRD Jatim: Gak Usah Gegeran, Selesaikan Secara Etis

"Apalagi kita akan memasuki Hari Buruh pada Mei nanti. Kalau tuntutan kenaikan UMR tidak bisa dipenuhi perusahaan, dan terjadi demo besar-besaran, bisa saja perusahaan itu tutup atau gulung tikar. Ini bahaya," tegasnya.

Ia juga menyinggung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang membuka kran impor sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam konteks ini, Musyafak menekankan pentingnya menghindari ketergantungan terhadap dolar AS, dengan mendorong sistem pembayaran alternatif dan menjajaki kerja sama dengan negara-negara mitra non-dollar.

Baca juga: Diskop UKM Gelar Pelatihan Dimsum, Lilik Hendarwati: Efektif Dongkrak Kreativitas UMKM Perempuan di Jatim

"Kita bisa memanfaatkan bentuk pembayaran lain. Negara-negara seperti Tiongkok atau tetangga kita juga punya sumber daya yang bisa diakses tanpa terlalu tergantung pada dolar," jelasnya.

Menurut Musyafak, langkah antisipatif ini penting untuk menjaga stabilitas industri dan ketenagakerjaan di Jawa Timur, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global. Alkalifi Abiyu

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru