Surabaya, Lingkaran.net Fraksi gabungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan usulan mengejutkan dalam pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat paripurna DPRD Jatim, juru bicara Fraksi PPP-PSI, Nurul Huda menyuarakan aspirasi masyarakat yang menginginkan pemutihan total atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)—tidak hanya pada denda, tapi juga pokok pajak tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: 75 Anak di Jatim Terpapar HIV, Fraksi PDIP DPRD Jatim Peringatkan Dinkes
“Kami mengusulkan agar Ibu Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak dapat mengambil kebijakan arif dan bijak dengan menghapus seluruh tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun 2025, masyarakat hanya perlu membayar pajak tahun berjalan saja,” ujar Nurul Huda, Rabu (9/4/2025).
Usulan ini, kata Nurul, lahir dari realitas ekonomi masyarakat yang masih cukup berat pasca pandemi dan demi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih maksimal pada tahun anggaran 2025 dan seterusnya.
Fraksi PPP-PSI menilai, kebijakan pemutihan total ini akan memberikan insentif moral dan finansial bagi masyarakat untuk patuh membayar pajak kendaraan ke depan.
Baca juga: Kisruh RS Pura Raharja Surabaya, Komisi A DPRD Jatim: Gak Usah Gegeran, Selesaikan Secara Etis
Selain itu, ini bisa menjadi langkah strategis mengurai beban piutang pajak yang selama ini membebani laporan fiskal.
“Masyarakat akan lebih bersemangat membayar pajak jika tidak dibebani tunggakan masa lalu. Ini juga membuka ruang lebih luas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa depan,” imbuhnya.
Fraksi PPP-PSI berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera menanggapi dan mempertimbangkan usulan ini sebagai kebijakan fiskal progresif yang berpihak pada masyarakat. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi