Lingkaran.net - Di tengah tekanan ekonomi global yang kian menghimpit, wacana pemotongan gaji pejabat negara kembali mencuat. Lebih dari sekadar langkah penghematan, isu ini dinilai menjadi ujian nyata bagi keteladanan elit pemerintahan—apakah berani mengambil langkah konkret atau berhenti pada sebatas wacana.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai kondisi ekonomi saat ini sedang berada dalam fase penuh ketidakpastian. Ia menyebut eskalasi konflik di Timur Tengah turut memperbesar tekanan terhadap perekonomian nasional.
“Situasi ekonomi memang tidak baik-baik saja, dengan tingkat uncertainty yang tinggi. Ditambah konflik di Timur Tengah, tekanan terhadap ekonomi nasional semakin besar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (17/3/2026).
Menurut Surokim, langkah penghematan yang dimulai dari kalangan elit akan memiliki dampak psikologis dan sosial yang kuat bagi masyarakat. Ia menegaskan, pemotongan gaji pejabat bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan simbol keteladanan dan sikap kenegarawanan.
“Ini bukan sekadar potong gaji, tetapi lebih dari itu, yakni membangun keteladanan aparatur negara. Dari situ bisa tumbuh solidaritas sosial yang kuat di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menilai, tindakan nyata dari para pejabat tinggi negara dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan nasional. Sebaliknya, jika hanya berhenti pada retorika, kepercayaan publik justru berpotensi semakin tergerus.
“Dalam situasi seperti ini, kata-kata tanpa tindakan akan menjadi lip service. Tindakan nyata yang akan menguatkan kepercayaan publik,” tegasnya.
Surokim juga menyoroti masih minimnya keteladanan elit yang dirasakan masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
“Keteladanan elit kita masih minim, sehingga gap antara elit dan masyarakat bawah terasa semakin jauh,” imbuhnya.
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah mengkaji wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut kajian tersebut masih dalam tahap pendalaman.
“Sedang kita detailkan kajiannya,” ujar Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong langkah penghematan lain, khususnya dalam konsumsi energi. Upaya tersebut antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik serta membatasi penggunaan kendaraan dinas.
“Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga. Banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, seperti migrasi ke transportasi publik dan membatasi pemakaian kendaraan dinas. Itu sedang kita finalkan,” jelasnya.
Langkah efisiensi ini diharapkan menjadi respons strategis pemerintah dalam menghadapi tekanan global, sekaligus menguji komitmen elit dalam menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
Editor : Setiadi