Surabaya, Lingkaran.net Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menghadapi kondisi serius yakni kosongnya jabatan Komisaris dan Direksi yang berlarut-larut hingga nyaris setahun.
Hal ini menimpa empat BUMD besar, yakni PT BPR Jatim, PT Jatim Graha Utama (JGU), PT Panca Wira Usaha (PWU), dan PT Air Bersih Jatim.
Baca juga: Kapal Cepat Banyuwangi Denpasar Jadi Kado HUT ke-80 RI, Ini Jadwal Pelayaran Perdananya
Kondisi ini disorot tajam oleh Fraksi PPPPSI DPRD Jatim, yang menyebut kekosongan tersebut sebagai ancaman nyata bagi kinerja BUMD dan penerimaan daerah.
Ini bukan sekadar masalah administratif. Ini menyangkut arah dan kelangsungan bisnis BUMD yang seharusnya menopang ekonomi daerah. Tanpa pemimpin, bagaimana perusahaan bisa bergerak? tegas Erick Komala, juru bicara Fraksi PPPPSI, dalam pernyataan resminya pada rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (15/5/2025).
[caption id="attachment_9193" align="aligncenter" width="300"]
Komisaris dan direksi kosong di BUMD Jatim. Ilustrasi Lingkaran.net[/caption]
Politikus asal Surabaya ini pun menyesalkan, meski Panitia Seleksi telah dibentuk sejak Juni 2024, hingga kini tidak ada kejelasan siapa yang akan mengisi kursi-kursi strategis tersebut. Ia menilai proses seleksi berjalan lambat dan minim transparansi.
Baca juga: Kontroversi Sound Horeg Makin Panas, DPRD Jatim Angkat Bicara
Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Erick, kondisi ini terjadi saat kinerja keuangan BUMD justru belum optimal. Realisasi PAD tahun 2024 dari BUMD hanya mencapai 99,70ri target, dan nyaris stagnan dibandingkan penyertaan modal daerah yang sudah mencapai Rp4,162 triliun.
Ini alarm bagi Pemprov. Kita sudah gelontorkan triliunan rupiah ke BUMD, tapi hasilnya tidak sebanding. Sementara manajemen puncak justru kosong. Ini harus segera dibenahi, kata Erick.
Tak hanya kekosongan jabatan, Fraksi PPPPSI juga mengungkap persoalan disharmoni internal di sejumlah BUMD, termasuk kurangnya koordinasi antara Komisaris dan Direksi yang berujung pada stagnasi dan konflik manajemen.
Baca juga: DPRD Jatim Akan Telusuri Isu Kebocoran Pajak BBKB Rp 100 Miliar dari NTB
Kita tidak ingin BUMD menjadi ladang nyaman yang miskin prestasi. Butuh kepemimpinan yang kuat, transparan, dan profesional. Kalau tidak segera diisi, maka kita sedang membiarkan perusahaan-perusahaan daerah ini berjalan tanpa arah, tandasnya.
Fraksi PPPPSI mendesak Gubernur Jatim untuk segera mengambil langkah tegas dan terbuka terkait rekrutmen pimpinan BUMD, serta mempercepat restrukturisasi manajemen.
Ini soal tanggung jawab publik dan marwah pemerintahan. Jangan tunggu BUMD bangkrut dulu baru sibuk bersih-bersih, pungkas Erick dengan nada tegas. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi