Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali menggelontorkan anggaran besar untuk memperluas akses listrik bagi keluarga prasejahtera. Melalui Program Instalasi Rumah Sambungan Rumah (IRSR), Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran elektrifikasi sebesar Rp7.898.241.544 atau hampir Rp8 miliar pada 2026.
Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur agar penggunaannya benar-benar efektif dan berkeadilan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menegaskan program IRSR bukan sekadar proyek teknis pemasangan listrik, melainkan kebijakan sosial yang harus menjangkau warga paling membutuhkan secara proporsional di seluruh daerah.
“Anggarannya hampir Rp8 miliar. Ini harus dimaknai sebagai upaya serius negara menghadirkan listrik bagi keluarga prasejahtera, bukan hanya memenuhi target administratif,” ujar Khusnul Arif, Rabu (4/2/2026).
Ia mengungkapkan, pada 2025 lalu jumlah penerima manfaat Program IRSR jauh lebih besar. Tercatat sebanyak 8.283 rumah tangga menerima bantuan sambungan listrik gratis yang tersebar di 12 kabupaten di Jawa Timur.
“Waktu 2025, penerimanya mencapai 8.283 rumah tangga di Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Jember, Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Nganjuk, Ngawi, Tuban, Lamongan, dan Bangkalan,” jelasnya.
Dari sisi penganggaran, politisi NasDem ini menjelaskan penetapan penerima IRSR didasarkan pada usulan pemerintah kabupaten/kota kepada Gubernur Jawa Timur melalui mekanisme belanja program. Seluruh usulan tersebut mengacu pada data terpadu kesejahteraan.
“Basisnya adalah jumlah calon penerima sambungan listrik yang masukdb dalam DTSEN desil 1 sampai 4. Usulan diinput melalui aplikasi SIPD, dengan identitas penerima yang jelas, yaitu rumah tangga miskin yang belum dialiri listrik, tetapi wilayahnya sudah terjangkau jaringan PLN,” paparnya.
Dengan skema tersebut, ia menilai potensi tumpang tindih maupun salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin.
Selain pemasangan instalasi, setiap penerima bantuan juga memperoleh token listrik senilai Rp300 ribu. Menurut Khusnul, bantuan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar rumah tangga prasejahtera selama enam bulan awal.
“Rp300 ribu itu secara rasional bisa digunakan hingga enam bulan untuk tiga titik lampu dan satu kotak stop kontak. Setelah habis, pengisian token berikutnya dilakukan secara mandiri oleh penerima bantuan,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran IRSR juga mencakup biaya pemeliharaan instalasi selama satu tahun, serta kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan manfaat bantuan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program ini tidak berhenti di pemasangan. Ada pemeliharaan satu tahun dan monev agar anggaran yang dikeluarkan negara betul-betul berdampak,” tegasnya.
Meski demikian, Khusnul mengakui pengawasan program ini tidak lepas dari tantangan, terutama terkait ketersediaan dan pembaruan data calon penerima yang bersumber dari pemerintah kabupaten/kota.
“Agak sulit bagi kami, karena resource data calon penerima berasal dari pemkab/pemkot. Update data DTSEN desil 1 sampai 4 itu sumbernya ada di sana,” ujarnya.
Karena itu, Komisi D DPRD Jatim mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim agar tidak hanya bersifat pasif menunggu usulan, tetapi lebih proaktif menjangkau seluruh daerah.
“Kami mendorong ESDM menentukan penerima secara proporsional dan berkeadilan di 38 kabupaten/kota. Jangan hanya menerima usulan, tapi juga jemput bola,” tandasnya.
Pada 2026 ini, Pemprov Jatim melalui Dinas ESDM menargetkan sebanyak 3.400 warga di seluruh Jawa Timur akan menerima bantuan instalasi listrik gratis lengkap dengan token listrik Rp300 ribu. Pemasangan instalasi direncanakan mulai Maret atau April 2026.
Program IRSR menjadi bagian penting dari strategi Pemprov Jatim untuk mencapai target 100 persen rasio elektrifikasi. Saat ini, rasio elektrifikasi Jawa Timur telah mencapai 99 persen.
Berdasarkan data Dinas ESDM Jatim, penerima bantuan tersebar di berbagai daerah, antara lain Pacitan 400 warga, Ponorogo 300 warga, Trenggalek 300 warga, Tulungagung 100 warga, Kabupaten Blitar 178 warga, Kabupaten Kediri 200 warga, Kabupaten Malang 100 warga, Banyuwangi 300 warga, Bondowoso 100 warga, dan Situbondo 100 warga.
Selanjutnya, Kabupaten Probolinggo menerima 20 sambungan, Kabupaten Pasuruan 89 sambungan, Kabupaten Mojokerto 6 sambungan, Jombang 100 sambungan, Nganjuk 100 sambungan, Ngawi 200 sambungan, Tuban 387 sambungan, Lamongan 100 sambungan, Pamekasan 41 sambungan, Kota Kediri 90 sambungan, Kota Blitar 92 sambungan, Kota Probolinggo 90 sambungan, serta Kota Madiun 7 sambungan.
Dengan sisa satu persen wilayah yang belum teraliri listrik, DPRD Jatim menilai efektivitas dan keadilan penggunaan anggaran elektrifikasi menjadi kunci agar target 100 persen rasio elektrifikasi tidak hanya tercapai di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan hingga ke rumah-rumah warga prasejahtera.
Editor : Setiadi