Surabaya, Lingkaran.net Insiden peretasan server milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur menuai sorotan tajam dari DPRD Jatim.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Erick Komala, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak dilakukan evaluasi total sistem keamanan siber pemerintah daerah.
Baca juga: Hati-hati Naikkan PBB-P2, DPRD Jatim Ingatkan Potensi Konflik Sosial di Tengah Ekonomi Sulit
"Kejadian ini menunjukkan masih adanya celah serius pada sistem keamanan siber yang harus segera dibenahi secara menyeluruh dan sistematis," tegas Erick saat dikonfirmasi, (25/6/2025).
Menurut Politikus PSI ini, sistem informasi milik pemerintah daerah seharusnya memiliki standar keamanan tinggi. Mengingat data yang dikelola berisi informasi strategis, termasuk data publik dan institusi pemerintahan.
Menurut Erick, ada beberapa catatan penting terkait insiden peretasan ini. Pertama, evaluasi total sistem keamanan.
"Diskominfo Jatim harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan, server, dan seluruh sistem informasi yang digunakan," terangnya.
Kedua, lanjut dia, transparansi dan tanggung jawab ke publik. Dimana, Diskominfo wajib menjelaskan kepada publik dampak dari peretasan ini. Termasuk mengungkap apakah ada kebocoran data bersifat pribadi maupun strategis.
"Segera koordinasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Aparat Penegak Hukum. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus segera berjalan," ungkapnya.
Baca juga: Kenaikan PBB Bisa Picu Konflik Sosial, DPRD Jatim Ingatkan Pemda
Disamping itu, kata dia, perkuat keamanan Siber, Jadi Prioritas Anggaran. "Keamanan digital harus jadi prioritas. Kami di DPRD Jatim siap mendukung penambahan alokasi anggaran untuk penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM keamanan teknologi informasi," tegas Erick.
Erick menegaskan, kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan digital pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat, tidak sekadar menunggu hasil investigasi.
"Kami di Komisi A DPRD Jatim akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola pemerintahan berbasis elektronik berjalan dengan aman, transparan, dan terpercaya," pungkasnya.
Sebelumnya, Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur diretas oleh pihak tak bertanggung jawab.
Baca juga: Fuad Benardi: Proposal Sumbangan 17 Agustus Wajar, Jangan Jadi Polemik
Serangan siber tersebut membuat geger publik setelah muncul berita berjudul "Copot Jabatan dan Penjarakan Khofifah" yang tayang selama beberapa jam sebelum akhirnya dihapus.
Peristiwa peretasan ini terjadi pada Rabu (25/6/2025) dan langsung mendapat perhatian dari Diskominfo Jatim.
Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, membenarkan adanya serangan hacker tersebut.
"Terima kasih atas informasinya. Saat ini sedang proses tracing dan perbaikan. Website kami di-hack. Maturnuwun," kata Sherlita saat dikonfirmasi, Rabu (25/6). (*)
Editor : Setiadi