Lingkaran.net - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (19/8/2025).
Juru Bicara Fraksi PAN, Abdullah Abu Bakar, menegaskan bahwa kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah masih perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, evaluasi kinerja BUMD wajib dilakukan secara komprehensif agar keberadaan BUMD benar-benar memberi dampak nyata bagi keuangan daerah.
“Fraksi PAN meminta penjelasan terkait kinerja BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga semester I 2025 ini. Perlu paparan yang jelas mengenai perbandingan penyertaan modal dengan proyeksi kontribusinya terhadap APBD,” ujar Abu Bakar.
PAN juga mengingatkan agar tata kelola BUMD di Jawa Timur tidak lepas dari kebijakan penataan yang tengah dilakukan pemerintah pusat terhadap BUMN.
Salah satu hal yang disoroti adalah pemberian tantiem (bonus kinerja) bagi direksi dan komisaris. Menurut Fraksi PAN, kebijakan itu tidak relevan bila perusahaan justru mengalami kerugian.
“Evaluasi terhadap kinerja direksi maupun komisaris BUMD harus segera dilakukan. Bahkan, perlu ada kebijakan yang mengatur jumlah direksi dan komisaris agar lebih proporsional dan efisien,” tegas mantan Wali Kota Kediri ini.
Lebih lanjut, Fraksi PAN menekankan pentingnya aksi nyata dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Penerimaan pajak semester pertama 2025 sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan menunjukkan masih ada potensi yang bisa digali lebih maksimal.
“BUMD adalah instrumen strategis untuk memperkuat APBD. Namun jika tidak dikelola secara profesional dan berorientasi pada kinerja, maka yang terjadi justru pemborosan,” tambahnya.
Fraksi PAN menilai, dengan kondisi fiskal daerah yang menuntut inovasi pendapatan, maka keberadaan BUMD tidak boleh hanya sekadar ‘pelengkap’ tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Efisiensi, profesionalisme, dan transparansi menjadi kata kunci. Fraksi PAN akan terus mengawal agar BUMD Jawa Timur tidak hanya menjadi beban, tapi justru memberi nilai tambah signifikan bagi pendapatan daerah,” pungkasnya.
Editor : Setiadi