x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Fraksi PDIP DPRD Jatim Ungkap Solusi Jitu Tingkatkan Kesejahteraan 4,5 Juta Petani Gurem

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, menegaskan pentingnya memperkuat dukungan pemerintah kepada petani gurem atau petani skala kecil agar mampu meningkatkan kesejahteraannya.  

Menurut Ony, salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melalui pengembangan sektor peternakan yang terintegrasi dengan pertanian rakyat. 

“Petani gurem selama ini sering menghadapi keterbatasan akses modal, sarana produksi, hingga keterampilan manajerial. Pemerintah perlu hadir memberikan dorongan nyata melalui bantuan yang tepat sasaran, khususnya di sektor peternakan. Ini bisa menjadi sumber energi ekonomi tambahan bagi keluarga petani,” ungkap Ony Setiawan, Kamis (21/8/2025). 

Anggota Komisi B  tersebut menekankan, sektor peternakan memiliki potensi besar sebagai pelengkap pendapatan petani gurem.  

Dengan sistem pemberdayaan yang baik, petani tidak hanya memperoleh penghasilan dari hasil pertanian, tetapi juga dari produk peternakan seperti telur, daging, dan hasil sampingan lainnya.  

“Konsepnya adalah integrasi pertanian-peternakan. Misalnya, limbah pertanian bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara kotoran ternak menjadi pupuk organik bagi tanaman. Ini bukan sekadar ekonomi, tapi juga energi baru untuk meningkatkan produktivitas,” tambah Ony. 

Lebih lanjut, Ony menyoroti pentingnya program-program pemerintah yang mengakomodasi skala usaha mikro petani gurem. Ia menyebut, beberapa bantuan yang sudah ada masih terlalu umum dan kurang menyentuh kebutuhan spesifik petani gurem.  

“Bantuan modal atau subsidi pakan ternak harus disesuaikan dengan skala usaha mereka. Jangan sampai bantuan itu hanya dinikmati sebagian besar petani besar,” tegasnya. 

Menurut anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Tuban-Bojonegoro ini, dorongan sektor peternakan juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan meningkatnya pendapatan keluarga petani, anak-anak mereka memiliki akses lebih baik pada pendidikan dan kesehatan.  

Selain itu, interaksi ekonomi lokal akan semakin hidup karena adanya sirkulasi produk pertanian dan peternakan di pasar desa maupun kota. 

“Kita berbicara tentang keadilan ekonomi. Petani gurem adalah tulang punggung pertanian Jawa Timur. Memperkuat mereka berarti memperkuat ketahanan pangan, stabilitas ekonomi lokal, dan pemerataan kesejahteraan,” pungkas Ony. 

Diketahui, Jawa Timur memiliki jumlah petani gurem tertinggi di Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki 4,55 juta petani gurem, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Petani gurem adalah petani yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. 

Seperti diketahui, data Petani Gurem Jawa Timur menunjukkan bahwa kondisi struktur kepemilikan lahan pertanian di provinsi ini masih didominasi oleh petani gurem. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 (ST2023), jumlah petani pengguna lahan di Jawa Timur mencapai 5.432.038 orang.  

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.479.526 orang atau sekitar 82,5% tergolong petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare. Angka ini menegaskan bahwa mayoritas petani di Jawa Timur masih bergantung pada lahan sempit untuk bertani.

Artikel Terbaru
Rabu, 10 Des 2025 00:03 WIB | Umum

Gus Ulib Ingatkan PBNU: Tambang Banyak Mudaratnya, NU Tak Butuh Itu

Lingkaran.net - Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi sorotan. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan ...
Selasa, 09 Des 2025 14:23 WIB | Ekbis

Hari Antikorupsi Sedunia, Puan Beri Pesan Pedas

Lingkaran.net - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyerukan peran besar perempuan dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia. Seruan itu disampaikan ...
Selasa, 09 Des 2025 09:29 WIB | Umum

Hakordia, Ketua Komisi A DPRD Surabaya: Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Berhenti Sebagai Jargon

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 seba ...