x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Reformasi DPR Dimulai, Moratorium Kunker dan Setop Tunjangan Perumahan

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan dengan pimpinan fraksi-fraksi partai politik di DPR untuk membahas agenda transformasi DPR.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). 

Pertemuan itu dihadiri para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta ketua-ketua fraksi DPR.  

Agenda utama pembahasan meliputi evaluasi kelembagaan dan penyerapan aspirasi rakyat yang belakangan semakin menguat pasca demonstrasi mahasiswa akhir Agustus 2025. 

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” kata Puan. 

Puan menegaskan, DPR berkomitmen untuk terus berbenah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

“Prinsipnya kami DPR akan terus memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” tegasnya. 

Langkah ini sejalan dengan hasil dialog DPR bersama 16 organisasi mahasiswa pada Rabu (3/9/2025). Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait tunjangan, transparansi, hingga sikap DPR terhadap kondisi bangsa pasca gelombang demonstrasi 25–31 Agustus 2025. 

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa evaluasi internal sebenarnya telah dilakukan sebelum forum bersama mahasiswa. Namun, pertemuan dengan elemen mahasiswa semakin memperkuat tekad DPR untuk berubah. 

“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan. Tekad seluruh anggota DPR adalah mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya sebagai evaluasi bersama,” ujar Dasco. 

Transformasi DPR yang kini digulirkan Puan Maharani disebut-sebut sebagai momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap parlemen sekaligus mendorong terciptanya DPR yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.

Artikel Terbaru
Selasa, 09 Jun 2026 17:19 WIB | Politik & Pemerintahan

Malut Tak Punya Uang Bayar Gaji PPPK hingga Akhir 2026, Gubernur Sherly Tjoanda Curhat ke DPR

Lingkaran.net - Kabar mengejutkan datang dari Maluku Utara. Di tengah gencarnya pemerintah mendorong pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ...
Selasa, 09 Jun 2026 15:14 WIB | Politik & Pemerintahan

Sri Wahyuni DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Jatim Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut

Lingkaran.net - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali meraih Opini ...
Selasa, 09 Jun 2026 14:53 WIB | Politik & Pemerintahan

Gubernur Khofifah Ungkap Tindak Lanjut Temuan BPK Sudah Capai 86,20 Persen

Lingkaran.net - Merespons raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ...