x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Dapil Surabaya Tidak Proporsional, Komisi A DPRD Konsultasi ke KPU RI

Avatar Trisna Eka Aditya

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Komisi A DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Kamis (25/9/2025). 

Langkah tersebut sebagai upaya untuk menyikapi potensi ketimpangan jumlah pemilih antar daerah pemilihan (dapil) di kota pahlawan yang dinilai semakin tidak proporsional.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyebut penataan dapil penting dilakukan karena jumlah penduduk Surabaya sudah menembus 3 juta jiwa. 

“Kami ingin memastikan KPU RI memberi arahan yang jelas pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, supaya masyarakat tidak bingung dengan wacana yang berkembang,” ujarnya.

Berdasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dimiliki dinas kependudukan dan catatab sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya menyebutkan pada semester I Tahun 2025, jumlah penduduk Surabaya tercatat 3.008.760 jiwa, terdiri dari 1.489.658 laki-laki (49,5%) dan 1.519.102 perempuan (50,5%). 

Angka ini relatif stabil dibanding tahun sebelumnya, yakni 3.017.382 jiwa pada Semester I 2024 dan 3.018.022 jiwa pada Semester II 2024. 

Dengan demikian, jumlah penduduk Surabaya konsisten berada di atas 3 juta jiwa.

Sekretaris Komisi A, Syaifuddin Zuhri, menambahkan, salah satu dapil di Surabaya kini menampung hampir 1 juta penduduk. 

“Kalau distribusi dibagi rata, Surabaya bisa punya lebih dari lima dapil. Pemekaran ini penting agar keterwakilan warga lebih proporsional,” tegasnya.

Menurut politisi yang akrab disapa cak Yebe ini bahwa, Merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017, kota dengan penduduk di atas 3 juta jiwa berhak memiliki hingga 55 kursi DPRD. 

"Kondisi ini membuka peluang penataan ulang kursi atau pemekaran dapil di Surabaya" terangnya.

Cak Yebe menambahkan, Komisi A DPRD Surabaya berencana menindaklanjuti hasil konsultasi di Jakarta dengan menggelar rapat bersama KPU Kota Surabaya, Bawaslu, dan Pemerintah Kota. 

Langkah ini diharapkan memberi kepastian hukum terkait penataan dapil dan distribusi kursi DPRD di masa mendatang.

“Harapannya, representasi politik di Surabaya bisa benar-benar adil dan setara,” pungkasnya.

Artikel Terbaru
Jumat, 23 Jan 2026 16:27 WIB | Olahraga

5 Pertandingan Paling Disorot di Pekan 18 BRI Super League 2025/26, Termasuk Big Match PSIM Yogyakarta Vs Persebaya

Sebanyak sembilan pertandingan pekan 18 BRI Super League 2025/26 akan dimainkan mulai Jumat (23/1/2026) sore hingga Senin (26/1/2026) malam. ...
Kamis, 22 Jan 2026 19:17 WIB | Politik & Pemerintahan

Keracunan MBG Terulang, Jairi Irawan DPRD Jatim Tegaskan SPPG Wajib Kantongi Sertifikat

Lingkaran.net - Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi Sertifikat Laik ...
Kamis, 22 Jan 2026 15:45 WIB | Umum

Namanya Terseret Kasus PT DABN, Kadisuhub Jatim Nyono Buka Suara

Lingkaran.net - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Nyono, angkat bicara setelah namanya dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi di PT Delta Arta ...