Lingkaran.net - Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim menerima langsung perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur yang menyuarakan sederet persoalan krusial di lapangan, Sabtu (25/4/2026).
Didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman, audiensi tersebut membedah berbagai persoalan mulai dari polemik QR Code BBM subsidi, praktik tangki ganda, hingga dugaan kriminalisasi sopir.
Abdul Halim mengungkapkan, salah satu keluhan utama sopir adalah penggunaan barcode atau QR Code yang kerap bermasalah, sehingga menghambat akses pembelian BBM bersubsidi di SPBU.
“Keluhan mereka terkait barcode yang sering error, sehingga sopir tidak bisa mendapatkan BBM subsidi. Ini tentu akan kami koordinasikan dengan Pertamina sebagai operator,” ujarnya.
Tak hanya itu, politikus Gerindra ini mengatakan, praktik penggunaan tangki ganda (double tank) juga menjadi sorotan. Menurut Halim, kondisi tersebut sebenarnya bukan keinginan sopir, melainkan terpaksa dilakukan karena keterbatasan akses BBM di lapangan.
Namun di sisi lain, praktik tersebut tetap melanggar regulasi dan berujung pada penindakan hukum.
“Ini situasi dilematis. Di satu sisi melanggar aturan, tapi di sisi lain ada kebutuhan operasional yang mendesak,” tegasnya.
Persoalan lain yang mengemuka adalah ketidakseragaman sistem pembelian BBM lintas daerah. Sopir mengaku kesulitan saat beroperasi ke luar Jawa, seperti Kalimantan dan Sulawesi, karena tidak bisa mengakses BBM di SPBU setempat.
“Ini mengagetkan. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seharusnya siapa pun bisa membeli BBM di seluruh SPBU. Ini perlu duduk bersama antar pemerintah daerah, aparat, dan stakeholder terkait,” imbuh Halim.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Komisi D DPRD Jatim berjanji akan segera melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah provinsi lain, aparat penegak hukum, serta Pertamina.
Langkah cepat ini diambil untuk meredam rencana aksi demonstrasi besar yang akan digelar para sopir pada 29 April 2026 di sejumlah titik di Jawa Timur.
“Kami berharap, sebelum aksi itu terjadi, ada solusi konkret yang bisa kami tawarkan. Minimal ada titik temu dari tuntutan mereka,” pungkasnya.
Selain persoalan teknis, para sopir juga menyoroti dugaan praktik mafia BBM subsidi, kelangkaan solar di jalur distribusi logistik, hingga tingginya biaya operasional akibat tarif tol. Semua isu tersebut menjadi catatan penting DPRD Jatim untuk segera ditindaklanjuti.
Jika tak kunjung ada solusi, gelombang protes sopir logistik dipastikan akan meluas dan berpotensi mengganggu distribusi barang di Jawa Timur dan sekitarnya.
Editor : Setiadi