x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

DPRD Jatim Desak Evaluasi Total Sistem OSS Usai Skandal Pungli ESDM

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Skandal pungutan liar (pungli) perizinan di Dinas ESDM Jawa Timur berbuntut panjang. Kali ini, kritik tajam datang dari Anggota Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, yang menyoroti celah dalam sistem Online Single Submission (OSS) setelah diduga dimanfaatkan oknum pejabat untuk praktik korupsi. 

Politikus Gerindra ini menilai, kasus yang menyeret Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono sebagai tersangka menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem perizinan berbasis digital tersebut. 

Menurutnya, OSS yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah layanan justru bisa disalahgunakan jika tidak disertai pengawasan yang ketat. 

“Ini harus jadi evaluasi serius. Jangan sampai sistem yang tujuannya mempermudah justru dipakai sebagai alat untuk memperlambat proses dan akhirnya dijadikan celah pungli,” tegas Budiono, Sabtu (18/4/2026). 

Ia menyoroti dugaan modus yang digunakan, yakni memperlambat proses perizinan meski dokumen pemohon telah lengkap. Kondisi ini dinilai membuka ruang tekanan kepada pelaku usaha agar memberikan sejumlah uang demi mempercepat proses. 

“Kalau benar ada praktik seperti itu, berarti ada celah dalam sistem maupun dalam pengawasan. Ini yang harus dibenahi, baik dari sisi teknis maupun integritas SDM,” ujarnya. 

Budiono juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap implementasi OSS di Jawa Timur, khususnya di sektor strategis seperti energi dan sumber daya mineral yang berkaitan langsung dengan investasi. 

Menurutnya, kepercayaan publik dan investor bisa terganggu jika sistem perizinan dianggap tidak transparan dan rentan disalahgunakan. 

“Jangan sampai investor kapok masuk ke Jawa Timur hanya karena birokrasi yang tidak sehat. Ini menyangkut iklim investasi kita,” katanya. 

Selain itu, ia meminta pemerintah provinsi untuk memperkuat pengawasan internal serta memastikan tidak ada lagi praktik serupa di instansi lain. 

“Perlu ada penguatan sistem kontrol, transparansi proses, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Ini harus jadi momentum bersih-bersih,” pungkasnya.

Artikel Terbaru
Rabu, 03 Jun 2026 15:37 WIB | Edukasi

Hari Lahir Pancasila, Putra Bung Tomo Serukan Lahirnya Pemimpin Muda yang Jujur, Adil dan Terbuka

Lingkaran.net - Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar bangsa di tengah berbagai tantangan ...
Rabu, 03 Jun 2026 15:14 WIB | Umum

Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rugikan Negara Rp35,7 Miliar

Lingkaran.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ...
Rabu, 03 Jun 2026 13:52 WIB | Umum

SATRIA Jatim Pasang Badan untuk Kebijakan Prabowo Copot Kepala BGN

Lingkaran.net - Ketua Pimpinan Daerah (PD) Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Jawa Timur, Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan ...