x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

DPRD Jatim Desak Evaluasi Total Sistem OSS Usai Skandal Pungli ESDM

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Skandal pungutan liar (pungli) perizinan di Dinas ESDM Jawa Timur berbuntut panjang. Kali ini, kritik tajam datang dari Anggota Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, yang menyoroti celah dalam sistem Online Single Submission (OSS) setelah diduga dimanfaatkan oknum pejabat untuk praktik korupsi. 

Politikus Gerindra ini menilai, kasus yang menyeret Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono sebagai tersangka menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem perizinan berbasis digital tersebut. 

Menurutnya, OSS yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah layanan justru bisa disalahgunakan jika tidak disertai pengawasan yang ketat. 

“Ini harus jadi evaluasi serius. Jangan sampai sistem yang tujuannya mempermudah justru dipakai sebagai alat untuk memperlambat proses dan akhirnya dijadikan celah pungli,” tegas Budiono, Sabtu (18/4/2026). 

Ia menyoroti dugaan modus yang digunakan, yakni memperlambat proses perizinan meski dokumen pemohon telah lengkap. Kondisi ini dinilai membuka ruang tekanan kepada pelaku usaha agar memberikan sejumlah uang demi mempercepat proses. 

“Kalau benar ada praktik seperti itu, berarti ada celah dalam sistem maupun dalam pengawasan. Ini yang harus dibenahi, baik dari sisi teknis maupun integritas SDM,” ujarnya. 

Budiono juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap implementasi OSS di Jawa Timur, khususnya di sektor strategis seperti energi dan sumber daya mineral yang berkaitan langsung dengan investasi. 

Menurutnya, kepercayaan publik dan investor bisa terganggu jika sistem perizinan dianggap tidak transparan dan rentan disalahgunakan. 

“Jangan sampai investor kapok masuk ke Jawa Timur hanya karena birokrasi yang tidak sehat. Ini menyangkut iklim investasi kita,” katanya. 

Selain itu, ia meminta pemerintah provinsi untuk memperkuat pengawasan internal serta memastikan tidak ada lagi praktik serupa di instansi lain. 

“Perlu ada penguatan sistem kontrol, transparansi proses, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Ini harus jadi momentum bersih-bersih,” pungkasnya.

Artikel Terbaru
Sabtu, 17 Okt 2026 14:21 WIB | Umum

Beri Kado Ultah Prabowo, Cak Yebe Dorong Pengelolaan Urban Farming

Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan pengembangan pertanian perkotaan atau urban ...
Sabtu, 17 Okt 2026 13:21 WIB | Hype

Elektabilitas Prabowo Anjlok Jadi 9,8 Persen, Dedi Mulyadi Unggul Telak dalam Survei SMRC

Lingkaran.net - Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto merosot tajam dalam setahun terakhir. Dari semula 34,9 persen pada November 2025, dukungan terhadap ...
Sabtu, 17 Okt 2026 11:01 WIB | Ekbis

Stok BBM Disebut Aman, Mengapa Antrean SPBU di Jatim Mengular? Ini Kata Emil Dardak

Lingkaran.net - Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Jawa Timur belum bisa diselesaikan hanya dengan memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak ...