Lingkaran.net - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardhika, menegaskan bahwa pihaknya belum menentukan sikap setuju atau tidak terkait rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan program senilai Rp10 triliun ke pemerintah pusat.
Menurutnya, Fraksi Golkar masih mengaji secara komprehensif agar kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi daerah.
“Prinsipnya, kami masih mempertimbangkan dan mengkaji. Kalaupun ada pinjaman, penggunaannya harus optimal dan sesuai prioritas. Misalnya, untuk program yang selaras dengan RPJMD Gubernur dan bisa menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujar Pranaya saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).
Politikus muda Golkar itu menegaskan, setiap rencana pinjaman daerah harus memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan utang daerah tidak boleh hanya menutup kekurangan fiskal, tetapi juga harus bisa menciptakan nilai ekonomi baru bagi Jawa Timur.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Sekdaprov Adhy Karyono mengusulkan program pembangunan senilai Rp10,047 triliun kepada pemerintah pusat.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dampak pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.
Dari total Rp10 triliun usulan Pemprov Jatim tersebut, sektor infrastruktur menjadi fokus utama dengan nilai sekitar Rp6,9 triliun.
Program ini akan diajukan ke Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pengendalian banjir, hingga penyediaan air bersih.
Sektor lainnya meliputi lingkungan hidup, perikanan, perdagangan, pertanian, perumahan, serta perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menekan angka stunting.
Menanggapi hal itu, Fraksi Golkar DPRD Jatim menekankan agar setiap rupiah dari pinjaman atau dukungan APBN harus diarahkan ke proyek produktif.
“Jangan sampai pinjaman hanya untuk menambal kekurangan fiskal. Pinjaman harus menciptakan dampak ekonomi langsung, membuka lapangan kerja, dan memperkuat penerimaan PAD,” tegas Yudha.
Ia juga meminta Pemprov memastikan setiap proyek memiliki manajemen risiko dan perencanaan keuangan yang matang, agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan.
Fraksi Golkar, kata Yudha, akan terus mengawal dan mengawasi proses pengajuan hingga pelaksanaan jika usulan tersebut disetujui pemerintah pusat.
Transparansi penggunaan dana dan akuntabilitas anggaran menjadi kunci agar kebijakan ini mendapat dukungan publik.
“Kami mendukung langkah Pemprov jika memang tujuannya untuk mempercepat pembangunan, tapi harus dilakukan secara transparan dan sesuai prioritas daerah,” pungkasnya.
Editor : Setiadi