Lingkaran.net - Komisi A DPRD Jawa Timur mengungkapkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja telah melakukan langkah efisiensi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Komisi A DPRD Jatim, Naufal Alghifary, menjelaskan hasil pembahasan bersama OPD mitra menunjukkan adanya penyesuaian anggaran yang dilakukan secara selektif dan terukur. Salah satu contohnya adalah Biro Hukum Setdaprov Jatim yang telah memangkas anggarannya hampir separuh dari usulan awal.
“Biro Hukum telah merencanakan efisiensi berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum tanggal 23 Oktober 2025, dari usulan awal sebesar Rp6,306 miliar menjadi Rp3,058 miliar. Keputusan efisiensi ini harus diimbangi dengan justifikasi kuat agar alokasi tersebut tetap strategis dan tepat sasaran,” jelas Naufal dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD Jatim 2026, Senin (3/11/2025).
Selain Biro Hukum, langkah efisiensi juga dilakukan di Biro Umum Setdaprov Jatim. Berdasarkan data, dari pagu awal sebesar Rp348,977 miliar, setelah kebijakan efisiensi ditetapkan menjadi Rp275,750 miliar, atau terjadi penurunan sebesar Rp73,227 miliar (20,9 persen).
“Pengurangan tersebut merupakan bagian dari rasionalisasi belanja agar lebih fokus pada program prioritas dan kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Efisiensi serupa juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim. Dari pagu KUA-PPAS 2026 sebesar Rp50,313 miliar, dilakukan penyesuaian menjadi Rp43,686 miliar, dengan pengurangan sebesar Rp6,627 miliar atau sekitar 13,17 persen dari total pagu awal.
“Anggaran yang tersisa akan difokuskan pada belanja pegawai, belanja wajib, serta kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Satpol PP,” kata Naufal.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim juga menghadapi efisiensi anggaran cukup signifikan. Dari pagu awal sebesar Rp75,091 miliar, dilakukan penyesuaian menjadi Rp56,614 miliar, atau turun sekitar 24,6 persen.
Adapun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim mengalami penurunan alokasi dari Rp52,452 miliar menjadi Rp39,150 miliar, atau berkurang Rp13,302 miliar (25,36 persen).
“Banyak OPD mitra Komisi A yang melakukan pengurangan anggaran di tahun 2026. Namun efisiensi harus tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik,” tegas Naufal.
Ia menambahkan, Komisi A DPRD Jatim berharap kebijakan efisiensi anggaran dilakukan dengan kerangka berpikir yang kritis, strategis, dan inovatif. Penghematan, kata dia, tidak boleh mengurangi tugas pokok dan fungsi OPD, melainkan harus mendorong transformasi birokrasi yang lebih ramping dan berbasis teknologi.
“Pentingnya komitmen efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik tidak hanya soal memangkas, tapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor : Setiadi