Lingkaran.net - Pemprov Jawa Timur tengah menyiapkan sejumlah program pembangunan dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun yang diajukan ke pemerintah pusat untuk dibiayai pada tahun 2026 mendatang.
Usulan tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, dan kini mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Emil menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu detail resmi dari Sekdaprov Jatim agar informasi disampaikan secara terkoordinasi.
“Ya, kita tunggu detailnya dari beliau lah (Sekdaprov Adhy Karyono, red). Biar satu pintu. Yang jelas, kita kan menyerap sekitar Rp2,5 triliun rencananya dari dana pusat untuk digulirkan di perekonomian daerah melalui bank pembangunan daerah,” ujar Emil saat ditemui usai rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (3/11/2025).
Emil menegaskan, rencana penyerapan dana Rp2,5 triliun tersebut merupakan wacana yang berbeda dari pengajuan Rp10 triliun.
“Ini beda dengan yang itu (Rp10 triliun). Memang ada ruang bagi daerah untuk membiayai APBD, salah satunya dengan pinjaman pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurut Emil, mekanisme pembiayaan daerah melalui pusat sebenarnya telah diatur melalui skema yang sebelumnya dikenal dengan PIP (Pusat Investasi Pemerintah), yang kini dilebur ke dalam PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Ini memungkinkan juga bagi daerah untuk meminjam. Kita pun kalau mau pinjam, bisa ke Bank Jatim. Bank Jatim bisa meminjamkan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota, itu bisa,” tuturnya.
Mantan Bupati Trenggalek itu menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap proses pengajuan pinjaman daerah.
“Saya rasa ini hal yang harus kita lakukan dengan penuh kecermatan, karena kita juga harus memastikan kesinambungan fiskal. Kita harus melihat urgensi dari program yang ingin dibiayai, dan memastikan dana tersebut digunakan untuk hal strategis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Emil menyebut dana tersebut dapat berfungsi sebagai standby fund untuk menjaga kestabilan keuangan daerah.
“Sebuah dana standby itu penting untuk mengantisipasi cashflow, supaya tidak ada gangguan dalam realisasi program,” katanya.
Emil menutup keterangannya dengan menegaskan kembali bahwa Pemprov Jatim akan menunggu penjelasan resmi dari Sekdaprov Adhy Karyono.
“Jadi, sekali lagi kita tunggu yang lebih matang lagi biar disampaikan satu pintu dari Pak Sekdaprov Adhy Karyono,” pungkasnya.
Editor : Setiadi