Lingkaran.net - Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur terus mematangkan langkah pembenahan badan usaha milik daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengunjungi Badan Pengelola BUMD Jakarta untuk mempelajari sistem tata kelola yang dinilai lebih tertata dan terintegrasi.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Fuad Benardi, mengatakan kunjungan tersebut menjadi ajang studi banding sekaligus pendalaman model pengelolaan BUMD yang diterapkan di Jakarta.
Ia menyebut, DKI Jakarta memiliki 13 BUMD yang dikelola dalam satu badan pengelola dan telah dikelompokkan ke dalam rumpun-rumpun sesuai bidang usahanya.
“Di Jakarta, BUMD sudah diserumpunkan berdasarkan jenis usaha, sehingga pengelolaannya lebih rapi dan terstruktur. Ini yang sedang kami pelajari untuk kemungkinan diterapkan di Jawa Timur,” ujar politisi PDI perjuangan saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).
Menariknya, dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fuad mengungkapkan selisih deviden BUMD Jakarta dengan Jawa Timur tidak terpaut jauh. Perbedaannya hanya sekitar Rp40 miliar, meski Jakarta telah memiliki sistem badan pengelola yang lebih mapan.
“Secara pendapatan deviden PAD, Jakarta dan Jawa Timur tidak berbeda jauh. Ini menjadi perhatian serius kami, karena dengan tata kelola yang lebih baik, seharusnya potensi PAD Jatim bisa ditingkatkan,” tegasnya.
Menurut Fuad, wacana pembentukan Badan Pengelola BUMD di Jawa Timur kini mulai mengerucut. Ke depan, Biro Perekonomian Pemprov Jatim akan menjadi pihak yang menentukan skema, apakah BUMD akan dilebur dalam satu badan pengelola atau tetap berdiri sendiri dengan sistem koordinasi baru.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi fiskal daerah yang kian menantang. Berkurangnya kebijakan pembagian opsen serta pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat Jawa Timur harus mencari sumber-sumber PAD baru yang lebih optimal.
“Target utamanya jelas, peningkatan PAD Jatim. Dengan adanya badan pengelola dan penyerumpunan BUMD sesuai jenis usaha, kita harapkan kinerjanya lebih fokus dan efisien,” jelas putra sulung mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ini.
Tak hanya itu, Pansus BUMD DPRD Jatim juga menaruh perhatian pada sejumlah anak perusahaan BUMD yang tengah bermasalah. Salah satunya adalah DABN, yang rencananya akan ditarik dan di-spin off menjadi BUMD tersendiri di bidang pelabuhan.
“Anak perusahaan yang sedang bermasalah akan kita evaluasi. Untuk DABN, nantinya akan di-spin off dan diarahkan menjadi BUMD khusus pelabuhan agar lebih profesional dan akuntabel,” pungkasnya.
Editor : Setiadi