Lingkaran.net - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur menggelar aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (19/1/2026).
Mahasiswa dari berbagai daerah menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai mencederai demokrasi, merugikan rakyat, serta mengancam masa depan pendidikan dan lingkungan di Jawa Timur.
Koordinator Aliansi BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, menyebutkan bahwa aksi ini membawa sejumlah isu strategis, mulai dari pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), lingkungan hidup, pertambangan, hak asasi manusia (HAM), hingga penolakan terhadap wacana pilkada yang dipilih melalui DPRD.
“Kami menolak pilkada yang dipilih oleh DPRD. Jika itu terjadi, maka itu adalah kemunduran demokrasi. Rakyat yang seharusnya memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan justru diambil alih oleh DPRD,” tegas Deni di hadapan awak media.
Menurutnya, pilkada tidak langsung merupakan bentuk “akal-akalan politik” yang mencederai kedaulatan rakyat. Ia mempertanyakan peran DPRD sebagai wakil rakyat jika justru mendukung mekanisme yang mengurangi hak pilih masyarakat.
Tak hanya soal pilkada, mahasiswa juga secara tegas menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deni menilai program tersebut bukan solusi, bahkan justru menimbulkan persoalan baru.
“MBG ini bukan program yang solutif. Faktanya, banyak tragedi di lapangan, banyak siswa yang mengalami keracunan. Ini jelas membahayakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain berisiko terhadap keselamatan siswa, program MBG juga dinilai sebagai pemborosan anggaran negara.
Menurutnya, anggaran besar yang digelontorkan untuk MBG seharusnya dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan.
“Anggaran itu lebih tepat jika dialokasikan untuk pendidikan, peningkatan kualitas sekolah, guru, dan akses pendidikan yang lebih adil,” kata Deni.
Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Timur, antara lain Banyuwangi, Malang, Surabaya, Bojonegoro, Tulungagung, Kediri, dan Situbondo. Mereka juga menyoroti isu komersialisasi pendidikan serta bencana ekologis akibat aktivitas pertambangan yang dinilai kian mengkhawatirkan.
“Per Januari 2026, kita dihadapkan pada berbagai kasus serius. Mulai dari MBG yang menimbulkan keracunan hingga kerusakan lingkungan. Pertanyaannya, apakah DPRD Jawa Timur benar-benar mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat?” ujar Deni.
Melalui aksi ini, Aliansi BEM Nusantara Jawa Timur berharap DPRD Jatim mampu mengakomodasi dan mempertanggungjawabkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat luas, serta berdiri di sisi kepentingan publik.
“Kami datang ke DPRD Jatim untuk mengingatkan. Demokrasi tidak boleh mundur, pendidikan tidak boleh dikomersialisasi, dan kebijakan harus berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Editor : Setiadi