Lingkaran.net - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tuban, Tulus Setyo Utomo, menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur dalam mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) agar tidak kembali menjadi ancaman serius bagi peternak dan perekonomian rakyat.
Tulus menyampaikan bahwa pada awal Januari 2026, Kabupaten Tuban sempat mencatat sekitar 70 ekor sapi terjangkit PMK, dengan kasus terbanyak berada di Kecamatan Semanding.
Namun berkat penanganan cepat dari petugas kesehatan hewan, sebagian besar ternak yang terinfeksi kini telah dinyatakan sembuh.
“Awalnya memang ada sekitar 70 ekor yang terjangkit, terutama di Kecamatan Semanding. Tapi hari ini sudah ada tindakan, dan laporan yang kami terima ternak-ternak tersebut sudah sembuh. Sementara ini kondisinya aman,” ujar Tulus, Rabu (28/1/2026).
Menurut anggota komisi III DPRD Tuban tersebut, penanganan PMK tidak boleh terlambat karena berkaitan langsung dengan ekonomi kerakyatan. Jika wabah meluas, pasar hewan bisa ditutup dan hal tersebut akan berdampak besar pada penghasilan peternak.
“Yang terjangkit harus cepat ditangani. Jangan sampai terlambat, karena kalau banyak yang sakit, pasar sapi bisa ditutup. Ini jelas merugikan masyarakat,” tegasnya.
Terkait vaksinasi, Tulus menjelaskan bahwa sumber vaksin PMK berasal dari APBN, yang pengadaannya melalui usulan pemerintah provinsi. Untuk Kabupaten Tuban, alokasi vaksin yang diterima mencapai sekitar 15 ribu dosis, yang akan digunakan untuk injeksi sapi-sapi di wilayah rawan.
“Kebetulan jatah vaksin Tuban sekitar 15 ribu dosis. Tinggal pelaksanaan di lapangan, dan itu harus tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tulus menekankan pentingnya pengawasan lapangan dan sosialisasi berkelanjutan agar PMK tidak menjadi penyakit musiman. Ia meminta para peternak, baik skala besar maupun kecil, untuk menjaga kebersihan kandang dan segera melapor jika menemukan gejala PMK pada ternaknya.
Tulus juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan provinsi menjaga stabilitas harga ternak serta mencegah kepanikan peternak yang kerap dimanfaatkan tengkulak untuk membeli sapi dengan harga murah.
“Peternak jangan panik menjual. Biasanya ini dimanfaatkan tengkulak, harga sapi jatuh. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus hadir, duduk satu meja, dan bertindak cepat,” katanya.
Sejalan dengan itu, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tuban dalam Pandangan Umum Tahun 2026 menegaskan bahwa Tuban layak menjadi prioritas alokasi vaksin PMK karena merupakan daerah sentra peternakan sapi di Jawa Timur dan masih ditemukannya kasus PMK di awal tahun.
Fraksi juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan vaksinasi, peningkatan pengawasan, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar penanganan PMK benar-benar efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peternak.
“Penanganan PMK harus menjadi prioritas bersama untuk melindungi peternak dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” pungkas Tulus.
Editor : Zaki Zubaidi