Lingkaran.net - Kolom komentar akun Instagram milik Sekretaris Daerah (Sekda) Fenny Apridawati mendadak ditutup di tengah polemik kegiatan rapat koordinasi (rakor) dan buka puasa bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Berdasarkan pantauan Lingkaran.net, Senin (16/3/2026), akun Instagram @fennyaprdwt yang memiliki sekitar 13,6 ribu pengikut dan 544 unggahan tersebut tidak lagi membuka ruang komentar bagi warganet.
Terakhir kali kolom komentar masih terbuka pada unggahan Minggu (15/3/2026).
Penutupan kolom komentar oleh pejabat publik yang tengah menjadi sorotan biasanya terjadi ketika kritik dan komentar warganet membanjiri media sosial. Langkah ini kerap memicu berbagai spekulasi publik, terutama ketika berkaitan dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan.
Sorotan terhadap Sekda Sidoarjo menguat setelah polemik kegiatan rakor yang dirangkai dengan buka puasa bersama pejabat daerah mencuat ke publik. Kegiatan tersebut disebut digelar di Mahabarata Palace, Graha Unesa, Surabaya.
Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan bahwa kehadiran Sekda dalam acara tersebut hanya sebatas memenuhi undangan dari pihak penyelenggara. Ia menegaskan kegiatan itu juga dihadiri sejumlah tokoh lain.
“Di sana itu bukan Bu Sekda saja, Pak Kapolda juga diundang. Di sana itu menyiapkan busana untuk dilombakan. Itu hanya undangan saja,” kata Subandi.
Namun pernyataan tersebut menuai pertanyaan setelah beredar surat resmi berkop Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Sekda Fenny Apridawati.
Dalam dokumen tersebut, Sekda justru mengundang para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat hingga pejabat struktural di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk menghadiri kegiatan rakor yang dirangkai dengan buka puasa bersama.
Surat itu menyebutkan agenda tersebut digelar pada Jumat (6/3/2026) di Mahabarata Palace, Graha Unesa, Surabaya.
Keberadaan surat tersebut memunculkan kontras dengan penjelasan sebelumnya yang menyebut Sekda hanya sebagai pihak yang memenuhi undangan.
Hingga kini, polemik kegiatan tersebut masih menjadi perbincangan publik, terutama di media sosial, yang menuntut adanya penjelasan lebih transparan dari pemerintah daerah terkait penyelenggaraan agenda tersebut.
Editor : Setiadi