Lingkaran.net — Evaluasi satu tahun kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji juga diwarnai catatan kritis soal akurasi data kemiskinan, pelayanan publik, dan pengelolaan aset daerah.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafii mempertanyakan klaim penurunan angka kemiskinan. Ia menilai penurunan angka belum tentu mencerminkan perbaikan kualitas hidup warga.
“Yang perlu dijelaskan, apakah mereka benar-benar keluar dari kemiskinan atau sekadar keluar dari data?” ujarnya.
juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang membuat warga rentan kehilangan akses bantuan, serta pengelolaan aset daerah bernilai puluhan triliun rupiah yang kontribusi PAD-nya dinilai masih sangat kecil.
"Saya membayangkan aset kita Rp.50 triliun dengan pajak misalnya dengan zakat maal 2,5 persen, itu lo pendapatan dari hasil aset masih jauh, itu artinya tantangan kita semua," ungkapnya.
Sementara itu, digitalisasi layanan publik, layanan kesehatan, dinilai perlu diimbangi pendampingan bagi warga rentan, lansia, dan masyarakat miskin agar pelayanan tidak menjadi eksklusif.
"Jangan hanya karena dia KK dan domisili tidak sama dia kemudian dicoret dari keluarga miskin, padahal mereka pindah mencari kos atau kontrakan yang lebih murah," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad menegaskan data warga terus diperbarui secara dinamis dan diverifikasi rutin hingga tingkat kelurahan. Ia juga menyebut digitalisasi tetap menjadi arah kebijakan untuk menekan kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas.
"Satu data ini penting supaya nggak salah sasaran," ungkapnya.
menegaskan data warga terus diperbarui secara dinamis dan diverifikasi rutin hingga tingkat kelurahan. Ia juga menyebut digitalisasi tetap menjadi arah kebijakan untuk menekan kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas.
"Satu data ini penting supaya nggak salah sasaran," ungkapnya.
Editor : Trisna Eka Aditya