Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mencatat kinerja pengelolaan keuangan daerah yang impresif di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (30/3/2026).
Dalam paparannya, Khofifah mengungkapkan realisasi pendapatan daerah Jawa Timur hingga 31 Desember 2025 (unaudited) mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp28,55 triliun.
Capaian ini menunjukkan kemampuan fiskal daerah yang tidak hanya stabil, tetapi juga mampu melampaui ekspektasi.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp31,20 triliun atau sekitar 93,82 persen dari target Rp33,25 triliun. Angka tersebut mencerminkan pengelolaan belanja yang terukur dan terkendali, sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama, sinergi, dan soliditas seluruh pihak dalam mendorong pemerataan pembangunan,” ujar Khofifah.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya dilihat dari angka statistik semata, tetapi juga menjadi cerminan kualitas pembangunan yang terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip good governance.
Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di Jawa Timur.
Lebih lanjut, Khofifah menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. Mulai dari perangkat daerah, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, hingga dukungan tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, media, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Sinergi semua pihak menjadi energi utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti peran penting birokrasi yang semakin adaptif dan profesional dalam memberikan pelayanan publik. Di sisi lain, dunia usaha turut bergerak dinamis dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.
Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, lanjutnya, turut menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Semua ini terbingkai dalam semangat guyub rukun, menjadi orkestrasi pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Capaian kinerja APBD 2025 ini sekaligus menjadi modal kuat bagi Jawa Timur untuk terus melangkah menuju target pembangunan jangka panjang, termasuk dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Editor : Setiadi