Lingkaran.net - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah catatan penting dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/4/2026).
Juru bicara Fraksi PDIP, Erma Susanti, menyampaikan bahwa secara umum kinerja pemerintah daerah patut diapresiasi, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan yang utuh.
“Masih terdapat ketidaksesuaian antara target dan realisasi pada sejumlah indikator, serta keterbatasan data yang menghambat evaluasi berbasis hasil,” ujar Erma.
Serapan Anggaran Disorot
Fraksi PDIP mencermati kinerja APBD 2025 yang menunjukkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target. Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp31,20 triliun atau 93,82 persen.
Meski secara angka dinilai positif, PDIP menyoroti adanya anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2,05 triliun atau sekitar 6,18 persen. Kondisi ini dianggap sebagai indikasi belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program.
“Setiap anggaran yang tidak terserap berarti tertundanya manfaat yang seharusnya diterima masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak sekadar administratif, tetapi mencerminkan lemahnya sinkronisasi antar perangkat daerah, kesiapan teknis, hingga perencanaan program.
PAD Tinggi, Dampak Dipertanyakan
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat mencapai Rp18,44 triliun atau 61,71 persen dari total pendapatan. Capaian ini dinilai menunjukkan kemandirian fiskal yang baik.
Namun, Fraksi PDIP menekankan bahwa besarnya PAD harus diiringi dengan kemampuan mengonversinya menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tanpa transformasi yang jelas dari pendapatan ke program nyata, capaian PAD berpotensi hanya menjadi indikator administratif,” lanjut Erma.
Evaluasi Pembangunan: Data Jadi Masalah
Dalam aspek pembangunan, Fraksi PDIP mengungkap adanya persoalan mendasar pada sistem pengukuran kinerja. Dari seluruh indikator kinerja daerah, hanya sekitar 52 persen yang tercapai, 8 persen tidak tercapai, dan sekitar 40 persen belum dapat diukur.
Hal ini dinilai menunjukkan lemahnya sistem evaluasi dan validitas data dalam perencanaan pembangunan.
“Ketika indikator belum bisa diukur, maka arah kebijakan berisiko tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Kritik Perubahan Indikator Kinerja
PDIP juga menyoroti perubahan struktur Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sebelumnya 11 indikator menjadi 8 indikator pada 2025. Beberapa indikator penting seperti reformasi birokrasi, risiko bencana, dan ketimpangan wilayah tidak lagi dimunculkan.
Menurut PDIP, penghilangan indikator tersebut berpotensi mempersempit cakupan evaluasi pembangunan dan melemahkan pengawasan terhadap aspek strategis.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Inklusif
Meski pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2025 mencapai 5,33 persen, PDIP menilai capaian tersebut belum sepenuhnya inklusif. Hal ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan yang relatif terbatas, dari 9,56 persen menjadi 9,3 persen.
“Ini menimbulkan pertanyaan, apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada masyarakat bawah,” tegasnya.
Selain itu, penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,71 persen juga dinilai belum mencerminkan kualitas pekerjaan yang tersedia.
Lingkungan dan SDM Masih Jadi PR
PDIP juga menyoroti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang belum mencapai target meski mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan pembangunan belum sepenuhnya berbasis keberlanjutan.
Di sisi lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dinilai belum diiringi dengan kualitas pendidikan dan kesiapan tenaga kerja yang memadai.
“Setiap rupiah anggaran harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata,” pungkasnya.
Editor : Setiadi