Lingkaran.net - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pelayanan publik di Kota Pahlawan tetap berjalan maksimal selama dirinya menunaikan ibadah haji.
Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Eri memberikan sejumlah pesan tegas kepada jajaran kepala dinas agar pelayanan kepada masyarakat tidak boleh kendor sedikit pun.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah percepatan penanganan aduan warga. Eri meminta seluruh keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan cepat, maksimal dalam waktu 1x24 jam.
“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1x24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,” kata Eri, Selasa (19/5/2026).
Program satu RW satu tenaga kesehatan (nakes) menjadi salah satu prioritas yang ingin dipastikan berjalan efektif.
Menurut Eri, kehadiran nakes di setiap RW diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat hingga tingkat lingkungan paling bawah.
Tak hanya itu, Eri juga menyoroti efektivitas program satu ASN satu RW yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota Surabaya.
Ia menilai program tersebut mulai menunjukkan hasil positif karena mampu mendekatkan penyelesaian berbagai persoalan warga langsung di tingkat lingkungan.
Melalui program tersebut, berbagai persoalan mulai dari pemilahan sampah, pelayanan administrasi, hingga persoalan sosial diharapkan bisa selesai di tingkat RW tanpa harus menunggu laporan masuk ke tingkat kota.
“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,” ujarnya.
Menurut Eri, jika laporan masyarakat sudah ditangani langsung di tingkat RW dan segera ditindaklanjuti perangkat daerah terkait, maka aduan tersebut semestinya tidak lagi masuk ke hotline pengaduan wali kota.
Karena itu, ia menilai keberhasilan kepala dinas justru tercermin dari semakin sedikitnya laporan yang masuk ke hotline pengaduan. Kondisi tersebut menunjukkan sistem birokrasi berjalan efektif hingga level paling bawah.
“Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal,” tegasnya.
Eri menambahkan, hotline pengaduan masyarakat bukan sekadar saluran laporan, melainkan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berbasis sistem.
“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,” katanya.
Ia juga mengingatkan para kepala dinas bahwa banyaknya laporan masyarakat yang masuk akan memengaruhi penilaian kinerja perangkat daerah, baik dari sisi output maupun outcome pekerjaan.
“Kalau hotline yang masuk masih banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu tentu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas,” pungkasnya.
Editor : Setiadi