Lingkaran.net - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi pencapaian yang istimewa karena merupakan Opini WTP ke-11 kali secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Jatim.
Capaian ini dinilai sebagai bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Sri Wahyuni mengatakan, prestasi tersebut patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
"Atas nama DPRD Jawa Timur, kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Jawa Timur yang kembali berhasil meraih Opini WTP dari BPK RI. Ini merupakan capaian yang membanggakan karena dapat dipertahankan hingga 11 kali berturut-turut," ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Selasa (9/6/2026).
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.
Meski demikian, Sri Wahyuni mengingatkan bahwa raihan WTP tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri. Sebab, BPK masih memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
"Catatan dan rekomendasi dari BPK harus menjadi perhatian bersama. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik," tegasnya.
Ia menilai tindak lanjut atas rekomendasi BPK sangat penting untuk mencegah terulangnya temuan yang sama pada tahun-tahun mendatang sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Sri Wahyuni juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
"Prestasi ini harus dipertahankan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan anggaran benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur," katanya.
Sebagaimana diketahui, BPK RI kembali memberikan Opini WTP kepada Pemprov Jawa Timur atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut, BPK masih menemukan sejumlah catatan terkait pengelolaan proyek infrastruktur, bantuan keuangan desa, serta pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang yang perlu segera dibenahi.
Dengan capaian WTP ke-11 berturut-turut ini, Jawa Timur semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola keuangan daerah yang konsisten mendapatkan pengakuan dari auditor negara.
Editor : Setiadi