Lingkaran.net - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak kembali menghadapi ujian.
Kali ini, puluhan dapur penyedia makanan bergizi di Kabupaten Ponorogo terpaksa menghentikan operasional karena dana program belum masuk ke rekening pengelola.
Sedikitnya 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan tidak lagi beroperasi sementara waktu akibat tersendatnya pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan layanan MBG yang selama ini menyasar ribuan penerima manfaat.
Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak mengakui pihaknya telah menerima laporan tersebut dan langsung berkoordinasi dengan BGN untuk mencari solusi.
"Persoalan pembayaran seperti ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Kami selalu menyampaikan setiap temuan di lapangan kepada BGN agar segera ditindaklanjuti karena kewenangan operasional dan pendanaan program MBG sepenuhnya berada di BGN dan masing-masing SPPG," ujar Emil usai menghadiri rapat di DPRD Jatim, Selasa (9/6/2026).
Menurut Wagub Jatim ini, mekanisme pendanaan MBG dilakukan langsung oleh BGN melalui rekening virtual account (VA) masing-masing SPPG.
Dari pengalaman sebelumnya, keterlambatan pencairan umumnya terjadi karena masih ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi pengelola.
"Pembayaran dilakukan langsung ke virtual account masing-masing. Namun berdasarkan pengalaman yang ada, sering kali terdapat dokumen atau persyaratan administrasi yang masih perlu dilengkapi sebelum dana dapat dicairkan," jelasnya.
Meski demikian, Emil optimistis persoalan tersebut tidak akan berlangsung lama. Ia meyakini BGN akan segera menyelesaikan hambatan yang terjadi sebagaimana kasus-kasus sebelumnya.
"Kami tetap yakin persoalan ini bisa diselesaikan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, BGN selalu berupaya mencari jalan keluar ketika muncul kendala seperti ini," katanya.
Ratusan SPPG Juga Disuspensi
Di tengah persoalan pencairan dana, pelaksanaan MBG di Jawa Timur ternyata juga menghadapi tantangan lain yang tak kalah besar.
Saat ini sekitar 372 SPPG tercatat disuspensi atau dihentikan sementara operasionalnya oleh BGN karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Emil menjelaskan, kebijakan suspensi tersebut diambil setelah masa toleransi yang diberikan BGN kepada pengelola SPPG berakhir.
"Kalau yang disuspensi memang karena persyaratan SLHS dan IPAL belum dipenuhi meskipun sebelumnya sudah diberikan masa toleransi," ungkapnya.
Menurut Emil, pemerintah daerah tidak memiliki kepentingan untuk mempersulit proses perizinan maupun sertifikasi yang dibutuhkan pengelola dapur MBG.
Namun standar kesehatan dan lingkungan tetap harus ditegakkan demi menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Jangan sampai pemerintah daerah dianggap mempersulit. Tetapi di sisi lain, standar kesehatan dan lingkungan juga tidak boleh diabaikan karena ini menyangkut kualitas layanan kepada penerima manfaat," tegasnya.
Pemprov Petakan Masalah di Lapangan
Untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala tersebut, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan BGN serta Kantor Pelayanan Program Gizi (KPPG) di Surabaya dan Jember.
Dari hasil evaluasi sementara, ditemukan bahwa sejumlah pengelola SPPG masih harus melengkapi berbagai dokumen administratif yang menjadi syarat pencairan dana maupun keberlanjutan operasional layanan.
"Ternyata setelah dilakukan rekapitulasi, memang masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh masing-masing SPPG. Jadi tidak cukup hanya mengajukan permohonan, tetapi seluruh persyaratan juga harus dipenuhi," jelas Emil.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, saat ini terdapat sekitar 4.400 SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 unit telah beroperasi, sementara sekitar 400 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Tersendatnya dana operasional dan masih banyaknya SPPG yang belum memenuhi standar kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan Program MBG di Jawa Timur.
Pemerintah berharap persoalan administrasi dan pencairan dana dapat segera diselesaikan agar layanan makan bergizi bagi masyarakat tidak terganggu lebih lama.
Editor : Setiadi