Lingkaran.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan di ruang digital di tengah maraknya penyebaran hoaks dan narasi provokatif. Keduanya menegaskan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur hingga saat ini tetap aman, tertib, dan kondusif.
Pesan tersebut disampaikan dalam Dialog Kebangsaan bertema "Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital" yang digelar di Resto Nine, Surabaya, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan situasi kamtibmas yang kondusif merupakan hasil sinergi seluruh elemen masyarakat Jawa Timur.
"Situasi kamtibmas di Jawa Timur tetap aman, tertib, dan kondusif. Kondisi ini merupakan hasil kerja sama dan gotong royong seluruh elemen masyarakat Jawa Timur," ujarnya.
Nanang mengungkapkan pihaknya mencermati munculnya sejumlah konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur akan mengalami kerusuhan dengan mengaitkan kegiatan pemeliharaan fasilitas umum dengan situasi di negara lain. Ia memastikan narasi tersebut tidak sesuai fakta.
"Berdasarkan fakta di lapangan tidak ada satu pun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur. Kondisi kita aman dan terkendali," katanya.
Kapolda juga mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan dan perguruan pencak silat menyelenggarakan setiap agenda secara tertib dan demokratis serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan.
Menurutnya, Polda Jatim siap memfasilitasi dan mengamankan seluruh kegiatan agar tidak berkembang menjadi gesekan sosial.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan media sosial, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, menolak ujaran kebencian, intoleransi, dan provokasi, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda.
"Ruang digital harus menjadi wadah persatuan, bukan arena perpecahan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti tingginya penetrasi digital masyarakat Jawa Timur yang telah mencapai 83,41 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 81,72 persen. Menurutnya, kondisi tersebut membuat upaya menjaga persatuan tidak cukup dilakukan di ruang fisik, tetapi juga harus diperkuat di ruang digital.
"Menjaga NKRI hari ini tidak cukup hanya di ruang fisik. Diseminasi informasi di ruang digital menjadi sangat penting. Membangun positive thinking, kebersamaan, dan persatuan harus menjadi prioritas," kata Khofifah.
Ia mengaku sempat menerima laporan mengenai maraknya tautan anonim yang mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya.
Khofifah menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun harus tetap disampaikan secara konstruktif tanpa menghilangkan rasa syukur dan persatuan.
"Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tetapi jangan sampai yang dibangun hanya negative thinking. Mari kita lihat juga berbagai kemajuan yang telah dicapai dan bersama-sama memberikan solusi terhadap kekurangan yang masih ada," ujarnya.
Ia menambahkan kerukunan dan demokrasi yang sehat merupakan modal sosial penting dalam menjaga persatuan sekaligus menarik investasi. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi pertimbangan utama para investor sebelum menanamkan modal di Jawa Timur.
"Investasi akan masuk kalau kita bersama-sama menjaga Jawa Timur. Jogo Jatim bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tugas kita semua," katanya.
Dalam dialog tersebut, akademisi Dr Suko Widodo menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik.
"Jangan pernah menyeragamkan otak manusia. Yang penting adalah saling mendengar dan menghargai perbedaan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Jawa Timur, H. Samiadji Makin Rahmat, S.Pd., S.H., M.H., atau yang biasa akrab disapa H. Makin menyampaikan pandangan mendalam tentang peranan pers dan tantangan dunia digital dalam Dialog Kebangsaan bertema "Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi Digital".
H. Makin menegaskan, masyarakat saat ini sedang diuji luar biasa kuatnya oleh perangkat genggam telepon seluler yang berperan sangat besar dalam menyebarkan informasi. Di ruang digital, algoritma lebih mengutamakan bisnis daripada kebenaran. Sedangkan konten yang provokatif dan memancing emosi justru paling cepat viral, terlepas dari akurasi atau kepatuhan terhadap UU Pers.
"Sekarang ini siapa saja bisa jadi media tanpa kode etik. Punya HP, bikin narasi, copy-paste lalu sebar itu bukan produk pers. Itu terikat UU ITE, dan jika berisi provokasi hingga memecah belah atau mendukung terorisme, ancaman hukumannya paling tidak bisa hingga 15 tahun penjara," tegasnya.
Editor : Trisna Eka Aditya