Lingkaran.net - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus politikus PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, mengapresiasi sejumlah capaian yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada angka capaian, tetapi juga memastikan manfaat program prioritas benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deni usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).
“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” kata Deni.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah memang memiliki tujuan baik dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap harus diawasi agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Salah satu yang menjadi perhatian Deni adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai MBG merupakan salah satu program prioritas dengan anggaran yang sangat besar. Karena itu, kualitas pelaksanaan dan aspek keamanan pangan tidak boleh ditawar.
Ia menyoroti masih adanya kasus penerima MBG yang mengalami keracunan, termasuk kejadian yang terjadi di Jawa Timur.
Menurut Deni, kejadian keracunan harus menjadi bahan evaluasi serius agar program MBG benar-benar memberikan manfaat dan tidak justru membahayakan penerima.
“Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,” ujarnya.
Deni bahkan mendorong agar SPPG atau dapur MBG yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan keracunan dapat ditutup sementara.
Jika setelah evaluasi tidak ada perbaikan, ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih tegas dengan mencabut izin operasionalnya.
“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegas Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim.
Menurut Deni, pengawasan menjadi semakin penting mengingat anggaran MBG sangat besar. Jangan sampai anggaran yang berasal dari uang rakyat tidak memberikan hasil maksimal.
“Ini menjadi salah satu prioritas kita karena anggaran MBG gede banget, besar sekali. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang menerima,” katanya.
Koperasi Desa Merah Putih Juga Perlu Dievaluasi
Selain MBG, Deni menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang turut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan.
Ia mengakui capaian yang disampaikan Presiden terlihat besar. Namun, menurut Deni, pemerintah tetap perlu membuka data secara menyeluruh mengenai kondisi riil koperasi tersebut.
Pertanyaan utamanya, kata dia, bukan hanya berapa jumlah KDMP yang telah dibangun, tetapi berapa yang benar-benar sudah beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan.
“Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa,” ujarnya.
Deni mengingatkan, program KDMP juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa karena pembangunan koperasi tersebut menggunakan skema dana desa yang harus diangsur selama enam tahun.
Karena itu, transparansi mengenai perkembangan dan hasil program menjadi penting agar masyarakat mengetahui apakah investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi desa.
Deni menegaskan, capaian pemerintah yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan perlu dilihat secara objektif.
Menurutnya, angka-angka tersebut harus dibandingkan dengan kondisi faktual di masyarakat. Ia mendorong pemerintah membuka data yang lebih komprehensif sehingga keberhasilan program dapat diukur secara transparan.
“Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,” katanya.
Deni juga mendorong pemanfaatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk hasil sensus ekonomi, untuk mengukur dampak program pemerintah secara lebih objektif.
Ia mengatakan DPRD Jatim akan terus melihat bagaimana program-program prioritas pemerintah dijalankan di lapangan.
“Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung,” pungkas Deni.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan komitmennya melanjutkan program MBG sebagai bagian dari upaya mengatasi stunting dan gizi buruk.
Prabowo menyebut masih terdapat daerah dengan angka stunting yang tinggi. Karena itu, program MBG akan terus dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi.
“Saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi,” ujar Prabowo.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyampaikan pemerintah telah mendirikan 10.000 Koperasi Desa Merah Putih, dengan sekitar 3.300 koperasi disebut telah beroperasi optimal.
Pemerintah menargetkan jumlah Koperasi Desa Merah Putih mencapai 30.000 unit pada akhir tahun.
Bagi Deni, target besar tersebut harus diikuti dengan evaluasi dan pengawasan ketat agar program prioritas pemerintah tidak hanya terlihat besar secara angka, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor : Setiadi