Lingkaran.net - Kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG.
Tak hanya mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber makanan dalam kasus Sidoarjo, Pemprov Jatim berencana memanggil seluruh pengelola dapur MBG di Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh pengelola dapur benar-benar menjalankan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur, kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” ujar Adhy usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (2/9/2026).
Adhy mengaku prihatin karena kasus serupa kembali terjadi meski pengawasan terhadap dapur MBG telah dilakukan. Bahkan, sejumlah dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sebagai pemerintah, ini terjadi kesekian kalinya, tentu sangat prihatin. Walaupun SLHS sudah, pengawasan sudah dilakukan, ternyata di luar kemampuan kami juga mereka melakukan sesuatu yang berakibat fatal,” katanya.
Menurut Adhy, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi persoalan. Pemprov Jatim ingin mengubah pola pengawasan menjadi lebih rutin dan preventif.
Ia menegaskan, kondisi dapur MBG harus diperiksa secara berkala untuk memastikan standar pengolahan makanan tetap dijalankan.
“Ke depan kita tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu hanya sampai terjadi sesuatu kemudian punishment. Tetapi kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut,” tegasnya.
Adhy menambahkan, Satgas terkait saat ini masih melakukan pendalaman untuk mencari faktor penyebab keracunan. Hasil pendalaman tersebut juga telah dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
“Sebetulnya penyelidikan dulu, seperti apa faktor penyebab keracunan tersebut. Kita berharap ada ketegasan kemudian tidak akan terjadi lagi kasus semacam ini,” ujarnya.
Satu Dapur Layani 2.900 Porsi untuk 19 Sekolah
Kasus keracunan massal terjadi di Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Dugaan keracunan tidak hanya dialami santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, tetapi juga dilaporkan terjadi pada sejumlah siswa sekolah penerima manfaat MBG.
Lembaga pendidikan tersebut mendapatkan makanan dari SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
SPPG tersebut melayani sekitar 2.900 porsi makanan setiap hari yang didistribusikan ke 19 sekolah, mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Besarnya cakupan distribusi tersebut membuat pengawasan terhadap dapur MBG menjadi krusial. Sebab, persoalan pada satu dapur dapat berdampak terhadap ribuan penerima manfaat dalam waktu bersamaan.
Pemprov Jatim kini mendorong agar seluruh pengelola dapur MBG tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga konsisten menjaga proses produksi, kebersihan dapur, pengolahan makanan, hingga penerapan SOP.
Pemanggilan seluruh pengelola dapur MBG se-Jatim menjadi langkah awal Pemprov Jatim untuk memastikan program MBG berjalan aman sekaligus mencegah kasus keracunan kembali terulang.
Editor : Setiadi