Surabaya, Lingkaran.net Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan.
Presiden Prabowo Subianto mengangkat isu ini dalam pidatonya pada Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). Ia menyebut perlunya kajian ulang terhadap Pilkada langsung, mengingat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan.
Prabowo menggarisbawahi bahwa Pilkada langsung selama ini kerap memunculkan permasalahan seperti biaya penyelenggaraan yang sangat tinggi, konflik sosial, hingga penyebaran hoaks yang memecah belah masyarakat.
"Kita harus memikirkan mekanisme yang lebih efektif dan efisien, tanpa mengorbankan esensi demokrasi," ujar Prabowo.
Menyambut gagasan tersebut, politisi Partai Golkar Jawa Timur, Adam Rusyidi, turut memberikan pandangannya. Ia menyebut Partai Golkar sebagai partai terbuka ingin mengajak masyarakat berdiskusi secara mendalam.
"Golkar ingin tahu, apakah wacana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau hanya menarik bagi kalangan elit politik? Ini yang perlu kita gali," kata Adam, Minggu (15/12).
Adam tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi Pilkada langsung. Menurutnya, biaya tinggi menjadi salah satu masalah utama. Selain biaya penyelenggaraan dan keamanan, ia menyoroti adanya praktik politik uang dan bahkan kasus kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa.
"Kita prihatin melihat Pilkada yang berujung konflik. Demokrasi itu seharusnya damai dan mendewasakan masyarakat, bukan menjadi ajang perpecahan atau penyebaran hoaks," tegas pria yang juga Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini.
Namun, Adam menegaskan, perubahan mekanisme Pilkada harus dilakukan dengan kajian mendalam dan mempertimbangkan asas manfaat.
"Yang terpenting adalah bagaimana Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.
Adam yang juga Ketua Komisi C DPRD jatim ini pun mengingatkan bahwa keputusan soal mekanisme Pilkada tidak boleh terburu-buru. "Harapan kami, masyarakat terlibat aktif dalam diskusi ini. Jangan sampai hanya menjadi isu elit," tambahnya.
Sementara itu, isu ini memancing pro dan kontra di berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai Pilkada langsung merupakan simbol demokrasi yang harus dipertahankan, sementara yang lain menyebut mekanisme ini telah membawa lebih banyak masalah daripada manfaat.
Banyak pihak berharap, apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi Indonesia tetap menjadi alat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas nasional. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi
