Surabaya, Lingkaran.net Suasana Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (19/5), mendadak memanas. Bukan karena perdebatan antar fraksi, melainkan karena manuver politik Fraksi PKB yang secara tegas mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kisruh di tubuh Bank Jatim.
Adalah Hikmah Bafaqih, politisi perempuan PKB, yang dengan lantang melakukan interupsi di tengah agenda pembacaan pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2024.
Tak hanya berbicara, Hikmah langsung menyerahkan surat usulan pembentukan Pansus yang telah ditandatangani oleh 27 anggota DPRD Jatim kepada pimpinan sidang, di hadapan langsung Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Kami ingin memastikan Bank Jatim dikelola secara profesional dan berpihak pada kepentingan rakyat. Jangan sampai reputasi baik bank daerah ini ternoda oleh praktik manajemen yang buruk, tegas Hikmah penuh semangat.
Menurutnya, kasus kredit fiktif yang mencuat di cabang Jakarta hanyalah puncak gunung es. Fraksi PKB meyakini persoalan serupa berpotensi terjadi di sejumlah cabang lain. Maka, pembentukan Pansus dinilai menjadi jalan terbaik untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam.
Ini bentuk kepedulian kami. Yang bersalah harus diberi sanksi tegas, sementara yang bekerja baik patut diapresiasi, tambahnya.
Namun, suara PKB ini tidak sepenuhnya diamini oleh fraksi lain. Partai Golkar, melalui Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusdi, menyatakan pihaknya tidak sepakat dengan pembentukan Pansus. Golkar memilih menempuh jalur rekomendasi resmi kepada gubernur.
Kami dari Golkar tidak mendorong pansus, cukup melalui rekomendasi, ujar Adam.
Golkar bahkan telah menyampaikan surat rekomendasi DPRD Jatim dengan nomor 000.1.3.2/1547/050/2025, yang ditandatangani Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf.
Rekomendasi itu memuat lima poin penting, termasuk desakan untuk mengganti seluruh direksi dan komisaris Bank Jatim, serta memperkuat sistem audit keuangan BUMD agar kasus serupa tak terulang.
Sikap berbeda antara PKB dan Golkar ini menunjukkan dinamika politik yang menghangat di DPRD Jatim. Satu pihak menuntut penyelidikan mendalam lewat pansus, sementara pihak lain memilih jalur administratif dan rekomendatif. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi
