Surabaya, Lingkaran.net— Selama masa jaring aspirasi masyarakat atau reses pada 14-21 Mei 2025, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Luthfiyah kerap mendapat curhat dari warga terkait isu pendidikan.
Luthfiyah menuturkan, isu pendidikan merupakan persoalan krusial yang tengah menjadi obrolan masyarakat saat ini. Apalagi, Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang sudah di depan mata dan akan dimulai pekan depan.
Politisi Partai Gerinda itu mengaku, dirinya mendapat banyak aspirasi masyarakat yang khawatir anaknya tidak bisa bersekolah di Sekolah Dasar Negeri lantaran lokasi sekolah lebih dekat dengan wilayah kecamatan lain.
“Salah satunya warga Jalan Kalilom, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran yang Sekolah Dasar Negeri terdekatnya berbatasan dengan Kecamatan Bulak. Sehingga, mereka khawatir tidak bisa masuk sekolah negeri karena sistem zonasi,” ujarnya menceritakan hasil resesnya saat ditemui Lingkaran.net.
Menurut penuturan warga Kalilom, kata Luthfiyah, di kawasan permukiman padat penduduk tersebut, warga harus berebut mendaftar di SD Negeri yang jumlahnya hanya satu dan lekatkan lebih dekat dengan kecamatan lain.
Dengan persoalan tersebut, dia membeberkan ada solusi jangka pendek untuk menuntaskan persoalan tersebut. Penyelesaian jangka pendeknya, pemerintah harus turut membantu siswa dari keluarga miskin.
“Masukan dari kami, siswa dari keluarga miskin yang tidak diterima di sekolah negeri, mereka bersekolah di swasta tapi harus ada bantuan dari pemerintah kota,” lanjutnya.
Sedangkan solusi jangkah panjangnya, pemerintah dapat membangun sekolah baru atau menambah jumlah rombongan belajarnya.
Luthfiyah menjelaskan, kualitas dan akses pendidikan di Surabaya sudah merata. Sehingga, pemerintah kota wajib menjamin tidak ada pelajar yang putus sekolah lantaran kesulitan biaya.
Di sisi lain, politisi senior itu juga mendapat aspirasi soal biaya pendidikan keluarga miskin yang dibebankan kepada Kampung Madani. Hal itu terjadi di Kelurahan Pacar Kembang, Tambaksari, Surabaya.
Para pengurus Kampung Madani Kelurahan Pacar Kembang tersebut mengadu ke Luthfiyah karena merasa kesulitan untuk mengumpulkan dana dari para dermawan sekaligus menyalurkannya kepada keluarga yang membutuhkan.
Dana yang dikumpulkan tersebut akan dipakai untuk membeli kebutuhan sekolah para siswa keluarga miskin. Di antaranya seragam, sepatu, hingga tas.
Luthfiyah pun menyarankan agar para pengurus kampung madani untuk mengajukan bantuan kepada pihak kelurahan.
“Kalau seperti itu jangan dibebankan ke kampung madani karena kemampuannya berbeda-beda. Pemerintah juga harus turun tangan,” tegasnya. (Rifqi Mubarok)
Editor : Redaksi