x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Anggaran Dinas Peternakan Ratusan Miliar Tak Cukup Bendung PMK di Jatim

Avatar Redaksi

Umum

Surabaya, Lingkaran.net Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menghantam dunia peternakan Jawa Timur di akhir 2024. Tak tanggung-tanggung, dalam waktu dua bulan, tercatat 6.072 kasus PMK tersebar di 30 kabupaten/kota, dengan 282 ekor ternak mati.

Dampaknya begitu terasa. Produksi susu sapi perah anjlok dari 15 ribu liter per hari menjadi hanya 10 ribu liter. Padahal, kebutuhan konsumsi harian masyarakat Jawa Timur mencapai 600 ribu liter.

Kondisi ini menjadi sorotan tajam DPRD jatim dalam Rapat Paripurna yang menghadirkan laporan Komisi B (Perekonomian) atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (26/5/2025).

Juru bicara Komisi B, Ro’aitul Nafif Laha menyampaikan bahwa Dinas Peternakan telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp219,4 miliar, dengan tingkat serapan 71,95 persen.

Sementara capaian PAD dari sektor ini justru melampaui target, yakni mencapai 153,67 persen atau sebesar Rp18,8 miliar.

Namun, capaian tersebut tidak mampu menutupi dampak besar yang ditimbulkan oleh wabah PMK terhadap produktivitas dan ketahanan pangan daerah.

“PMK ini bukan hanya soal kesehatan hewan, tapi juga menyangkut stabilitas ekonomi peternak dan ketahanan konsumsi masyarakat. Jika tidak segera diatasi, kita akan semakin bergantung pada impor,” tegas Ro’aitul.

Dalam rapat tersebut, Komisi B memberikan empat rekomendasi tegas kepada Dinas Peternakan, pertama vaksin dan Obat Gratis. Pemerintah provinsi diminta memastikan ketersediaan vaksin dan obat-obatan untuk hewan ternak secara gratis, khususnya bagi peternak kecil.

Kedua, lanjut Politikus Gerindra ini, yakni mitigasi wabah. Dinas Peternakan diminta menyusun strategi mitigasi jangka panjang guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Ketiga, yakni penguatan UPT Pembibitan. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak perlu dioptimalkan perannya untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan mendorong pendapatan daerah.

Keempat, impor Indukan sapi perah. Komisi B membuka wacana pengadaan indukan sapi perah impor sebagai solusi untuk menutup kesenjangan produksi susu dalam negeri.

“Sudah waktunya kita tidak hanya reaktif terhadap wabah, tapi mulai membangun sistem peternakan yang tangguh dan tahan krisis,” pungkas Nafif. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Rabu, 21 Okt 2026 20:19 WIB | Umum

Hari Santri Nasional 2026: Ini Tema, Makna, Jadwal Upacara, dan Daftar Kegiatannya

Lingkaran.net - Hari Santri Nasional 2026 bukan sekadar peringatan sejarah perjuangan ulama dan santri. Momentum 22 Oktober ini juga menjadi ajakan bagi ...
Rabu, 21 Okt 2026 18:35 WIB | Politik & Pemerintahan

Dua Tahun Pemerintahan, Prabowo Minta Kabinet Berani Hadapi Kenyataan

Lingkaran.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak boleh lagi bersikap naif atau sekadar berusaha menyenangkan pihak lain ketika kepentingan ...
Rabu, 21 Okt 2026 16:46 WIB | Umum

KPK Bongkar Lima Titik Rawan Korupsi Pemilu, Politik Uang hingga Suap Penghitungan Suara

Lingkaran.net - Biaya politik yang mahal, pencalonan transaksional, hingga dugaan suap dalam penghitungan suara menjadi celah korupsi yang mengancam demokrasi ...