x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Anggaran Dinas Peternakan Ratusan Miliar Tak Cukup Bendung PMK di Jatim

Avatar Redaksi

Umum

Surabaya, Lingkaran.net Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menghantam dunia peternakan Jawa Timur di akhir 2024. Tak tanggung-tanggung, dalam waktu dua bulan, tercatat 6.072 kasus PMK tersebar di 30 kabupaten/kota, dengan 282 ekor ternak mati.

Dampaknya begitu terasa. Produksi susu sapi perah anjlok dari 15 ribu liter per hari menjadi hanya 10 ribu liter. Padahal, kebutuhan konsumsi harian masyarakat Jawa Timur mencapai 600 ribu liter.

Kondisi ini menjadi sorotan tajam DPRD jatim dalam Rapat Paripurna yang menghadirkan laporan Komisi B (Perekonomian) atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (26/5/2025).

Juru bicara Komisi B, Ro’aitul Nafif Laha menyampaikan bahwa Dinas Peternakan telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp219,4 miliar, dengan tingkat serapan 71,95 persen.

Sementara capaian PAD dari sektor ini justru melampaui target, yakni mencapai 153,67 persen atau sebesar Rp18,8 miliar.

Namun, capaian tersebut tidak mampu menutupi dampak besar yang ditimbulkan oleh wabah PMK terhadap produktivitas dan ketahanan pangan daerah.

“PMK ini bukan hanya soal kesehatan hewan, tapi juga menyangkut stabilitas ekonomi peternak dan ketahanan konsumsi masyarakat. Jika tidak segera diatasi, kita akan semakin bergantung pada impor,” tegas Ro’aitul.

Dalam rapat tersebut, Komisi B memberikan empat rekomendasi tegas kepada Dinas Peternakan, pertama vaksin dan Obat Gratis. Pemerintah provinsi diminta memastikan ketersediaan vaksin dan obat-obatan untuk hewan ternak secara gratis, khususnya bagi peternak kecil.

Kedua, lanjut Politikus Gerindra ini, yakni mitigasi wabah. Dinas Peternakan diminta menyusun strategi mitigasi jangka panjang guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Ketiga, yakni penguatan UPT Pembibitan. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak perlu dioptimalkan perannya untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan mendorong pendapatan daerah.

Keempat, impor Indukan sapi perah. Komisi B membuka wacana pengadaan indukan sapi perah impor sebagai solusi untuk menutup kesenjangan produksi susu dalam negeri.

“Sudah waktunya kita tidak hanya reaktif terhadap wabah, tapi mulai membangun sistem peternakan yang tangguh dan tahan krisis,” pungkas Nafif. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Rabu, 10 Des 2025 00:03 WIB | Umum

Gus Ulib Ingatkan PBNU: Tambang Banyak Mudaratnya, NU Tak Butuh Itu

Lingkaran.net - Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi sorotan. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan ...
Selasa, 09 Des 2025 14:23 WIB | Ekbis

Hari Antikorupsi Sedunia, Puan Beri Pesan Pedas

Lingkaran.net - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyerukan peran besar perempuan dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia. Seruan itu disampaikan ...
Selasa, 09 Des 2025 09:29 WIB | Umum

Hakordia, Ketua Komisi A DPRD Surabaya: Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Berhenti Sebagai Jargon

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 seba ...