x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Anggaran Dinas Peternakan Ratusan Miliar Tak Cukup Bendung PMK di Jatim

Avatar Redaksi

Umum

Surabaya, Lingkaran.net Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menghantam dunia peternakan Jawa Timur di akhir 2024. Tak tanggung-tanggung, dalam waktu dua bulan, tercatat 6.072 kasus PMK tersebar di 30 kabupaten/kota, dengan 282 ekor ternak mati.

Dampaknya begitu terasa. Produksi susu sapi perah anjlok dari 15 ribu liter per hari menjadi hanya 10 ribu liter. Padahal, kebutuhan konsumsi harian masyarakat Jawa Timur mencapai 600 ribu liter.

Kondisi ini menjadi sorotan tajam DPRD jatim dalam Rapat Paripurna yang menghadirkan laporan Komisi B (Perekonomian) atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (26/5/2025).

Juru bicara Komisi B, Roaitul Nafif Laha menyampaikan bahwa Dinas Peternakan telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp219,4 miliar, dengan tingkat serapan 71,95 persen.

Sementara capaian PAD dari sektor ini justru melampaui target, yakni mencapai 153,67 persen atau sebesar Rp18,8 miliar.

Namun, capaian tersebut tidak mampu menutupi dampak besar yang ditimbulkan oleh wabah PMK terhadap produktivitas dan ketahanan pangan daerah.

PMK ini bukan hanya soal kesehatan hewan, tapi juga menyangkut stabilitas ekonomi peternak dan ketahanan konsumsi masyarakat. Jika tidak segera diatasi, kita akan semakin bergantung pada impor, tegas Roaitul.

Dalam rapat tersebut, Komisi B memberikan empat rekomendasi tegas kepada Dinas Peternakan, pertama vaksin dan Obat Gratis. Pemerintah provinsi diminta memastikan ketersediaan vaksin dan obat-obatan untuk hewan ternak secara gratis, khususnya bagi peternak kecil.

Kedua, lanjut Politikus Gerindra ini, yakni mitigasi wabah. Dinas Peternakan diminta menyusun strategi mitigasi jangka panjang guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Ketiga, yakni penguatan UPT Pembibitan. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak perlu dioptimalkan perannya untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan mendorong pendapatan daerah.

Keempat, impor Indukan sapi perah. Komisi B membuka wacana pengadaan indukan sapi perah impor sebagai solusi untuk menutup kesenjangan produksi susu dalam negeri.

Sudah waktunya kita tidak hanya reaktif terhadap wabah, tapi mulai membangun sistem peternakan yang tangguh dan tahan krisis, pungkas Nafif. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Minggu, 26 Okt 2025 17:08 WIB | Umum

Pemkot Surabaya Berencana Terbitkan Aturan Pembatasan Tenda Hajatan, Komisi A: Tidak Perlu Buru-buru

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengingatkan Pemkot agar tidak tergesa-gesa membuat aturan pembatasan tenda hajatan yang menutup jalan kamp ...
Minggu, 26 Okt 2025 15:55 WIB | Umum

Izin Tutup Jalan untuk Hajatan di Surabaya Kini Harus Ada Persetujuan RT/RW dan Lurah

Pengajuan izin penggunaan jalan umum untuk hajatan kini tidak bisa dilakukan langsung ke kepolisian melainkan harus berjenjang melalui RT/RW dan kelurahan ...
Sabtu, 25 Okt 2025 13:37 WIB | Jeda Ngopi

Pertunjukan Angon Angin Kotaseger Tampil Memukau di Parade Teater Jatim 2025

Lingkaran.net - Parade Teater Jawa Timur 2025 resmi digelar pada 24–25 Oktober di Gedung Cak Durasim, kompleks Taman Budaya Provinsi Jawa Timur.   Salah satu p ...