x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Anggaran Dinas Peternakan Ratusan Miliar Tak Cukup Bendung PMK di Jatim

Avatar Redaksi

Umum

Surabaya, Lingkaran.net Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menghantam dunia peternakan Jawa Timur di akhir 2024. Tak tanggung-tanggung, dalam waktu dua bulan, tercatat 6.072 kasus PMK tersebar di 30 kabupaten/kota, dengan 282 ekor ternak mati.

Dampaknya begitu terasa. Produksi susu sapi perah anjlok dari 15 ribu liter per hari menjadi hanya 10 ribu liter. Padahal, kebutuhan konsumsi harian masyarakat Jawa Timur mencapai 600 ribu liter.

Kondisi ini menjadi sorotan tajam DPRD jatim dalam Rapat Paripurna yang menghadirkan laporan Komisi B (Perekonomian) atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (26/5/2025).

Juru bicara Komisi B, Roaitul Nafif Laha menyampaikan bahwa Dinas Peternakan telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp219,4 miliar, dengan tingkat serapan 71,95 persen.

Sementara capaian PAD dari sektor ini justru melampaui target, yakni mencapai 153,67 persen atau sebesar Rp18,8 miliar.

Namun, capaian tersebut tidak mampu menutupi dampak besar yang ditimbulkan oleh wabah PMK terhadap produktivitas dan ketahanan pangan daerah.

PMK ini bukan hanya soal kesehatan hewan, tapi juga menyangkut stabilitas ekonomi peternak dan ketahanan konsumsi masyarakat. Jika tidak segera diatasi, kita akan semakin bergantung pada impor, tegas Roaitul.

Dalam rapat tersebut, Komisi B memberikan empat rekomendasi tegas kepada Dinas Peternakan, pertama vaksin dan Obat Gratis. Pemerintah provinsi diminta memastikan ketersediaan vaksin dan obat-obatan untuk hewan ternak secara gratis, khususnya bagi peternak kecil.

Kedua, lanjut Politikus Gerindra ini, yakni mitigasi wabah. Dinas Peternakan diminta menyusun strategi mitigasi jangka panjang guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Ketiga, yakni penguatan UPT Pembibitan. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak perlu dioptimalkan perannya untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan mendorong pendapatan daerah.

Keempat, impor Indukan sapi perah. Komisi B membuka wacana pengadaan indukan sapi perah impor sebagai solusi untuk menutup kesenjangan produksi susu dalam negeri.

Sudah waktunya kita tidak hanya reaktif terhadap wabah, tapi mulai membangun sistem peternakan yang tangguh dan tahan krisis, pungkas Nafif. Alkalifi Abiyu

iklan wara
Artikel Terbaru
Minggu, 17 Agu 2025 17:29 WIB | Umum

PAN Jatim Peringati HUT ke-80 RI, Kobarkan Semangat Ketahanan Pangan

Lingkaran.net - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur menggelar upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih dalam rangka ...
Minggu, 17 Agu 2025 15:47 WIB | Politik & Pemerintahan

Pengibaran Bendera Merah Putih Sempat Terbalik saat Upacara di Balai Kota Surabaya, Begini Respons Wali Kota Eri Cahyadi

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan apresiasi kepada Paskibraka Surabaya Tahun 2025 usai upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Balai Kota Surabaya ...
Sabtu, 16 Agu 2025 18:28 WIB | Politik & Pemerintahan

Tak Ada Kenaikan PBB di Surabaya, Eri Cahyadi Pilih Pembiayaan Alternatif untuk Pembangunan Infrastruktur

Pemkot Surabaya menegaskan besaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pahlawan tahun ini tidak mengalami kenaikan. ...