x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Ternak Masuk Surabaya Wajib Punya NKV, Pansus DPRD Surabaya Bahas Aturan Ketat Pengawasan Kesehatan Hewan

Avatar Redaksi

Politik & Pemerintahan

Surabaya, Lingkaran.net— Pansus Raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan DPRD Surabaya tengah membahas draf regulasi.

Salah satunya, Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang menjadi syarat wajib distribusi produk hewan ternak di Surabaya.

Ketua Pansus Raperda Peternakan Kesehatan Hewan DPRD Surabaya, Johari Mustawan mengatakan, NKV menjadi syarat wajib hewan ternak masuk ke Surabaya. Hewan harus memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal.

“Semua hewan yang masuk ke Kota Surabaya harus memiliki NKV. Nomor yang diterbitkan bagi hewan yang memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal,” ujar politisi PKS tersebut, Rabu (28/5/2025).

Dengan syarat tersebut, Johari menegaskan, masyarakat dapat terlindung dari bahaya produk hewan ternak yang memiliki masalah kesehatan.

NKV menjadi jaminan produk ternak telah memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi, sehingga aman untuk dikonsumsi.

NKV juga menjamin produk hewan diproses sesuai dengan prinsip kehalalan.

"Raperda ini juga membahas proses penyembelihan yang memenuhi standar halal secara hukum islam bisa menjamin penyembelihannya,” tambah Johari.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini berharap, raperda tersebut bisa memberikan kesejahteraan bagi hewan ternak yang mengatur penanganan penyembelihan sampai perawatan hewan yang sakit.

Di sisi lain, kesehatan hewan peliharaan juga menjadi perhatian agar tidak menularkan penyakit kepada manusia dan sebaliknya.

“Penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan, baik hewan liar, hewan ternak, maupun hewan peliharaan ke manusia itu juga terkendali. Itu juga dari bagian dari penjagaan,” tegasnya.

Sementara itu, Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho mengusulkan sanksi pidana bagi produsen hasil hewan ternak yang tidak memiliki izin. Sanksi tegas tersebut diperlukan untuk menindak produsen tak berizin.

“Saya minta untuk diberikan sanksi pidana. Kalau di draf ada sanksi adminstratif dan pidana. Kalau hanya teguran atau peringatan pasti tidak diperhatikan, langsung pidana saja biar masyarakat berhati-hati,” tutur Fajar.

(*/Rifqi Mubarok)

Artikel Terbaru
Senin, 07 Sep 2026 09:15 WIB | Politik & Pemerintahan

88 Paket Hibah APBD Jatim Senilai Rp24,2 Miliar Bermasalah, Ada Penerima Ganda

Lingkaran.net - Penyaluran hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam APBD 2026 mendapat sorotan DPRD Jatim. Komisi E menemukan 88 hibah senilai ...
Minggu, 06 Sep 2026 19:08 WIB | Politik & Pemerintahan

AMPG Jatim Diminta Tak Sekadar Omon-Omon, Bidik Pemilih Pemula 2029

Lingkaran.net - Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jawa Timur diminta tidak berhenti pada penguatan kapasitas kader, tetapi mampu menerjemahkan ilmu yang ...
Minggu, 06 Sep 2026 10:08 WIB | Umum

Enam RS Plat Merah Jatim Diguyur Tambahan APBD, RSUD dr Soetomo Tembus Rp1,734 Triliun

Lingkaran.net - Tambahan anggaran untuk sejumlah rumah sakit plat merah milik Pemprov Jawa Timur dalam Perubahan APBD 2026 mendapat perhatian serius Komisi E ...