Surabaya, Lingkaran.net Peringatan bulan Bung Karno menjadi momen reflektif bagi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana.
Ia menegaskan bahwa Bulan Bung Karno bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi harus dimaknai sebagai panggilan untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk menjamin hak dasar atas pekerjaan yang layak.
"Jangan sampai ajaran Bung Karno hanya tinggal slogan. Hari ini, masih banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan. Banyak kepala keluarga tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan esok hari," tegas Renny, Jumat (13/6/2025).
Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Bunda Renny itu mengingatkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi menjadi cermin lemahnya sistem ketenagakerjaan yang berpihak pada rakyat.
Ia menilai pemerintah daerah perlu bertindak lebih konkret, bukan hanya memperingati, tetapi juga menghadirkan solusi.
“Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin warganya hidup layak melalui pekerjaan yang bermartabat. Ketika orang kehilangan pekerjaan, itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi kemanusiaan. Inilah substansi Pancasila yang sejati,” ujarnya.
Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut, ketimpangan sosial akan terus melebar jika akses terhadap pekerjaan semakin terbatas. Ia menyoroti ketiadaan peta jalan ketenagakerjaan di daerah, terutama yang berpihak kepada kelompok rentan seperti pekerja informal, buruh harian lepas, perempuan kepala keluarga, hingga generasi muda yang baru lulus.
“Banyak anak muda pintar, lulus sekolah, tapi tidak tahu harus bekerja ke mana. Banyak ibu rumah tangga ingin membantu ekonomi keluarga, tapi tidak punya akses pelatihan atau permodalan. Kalau negara tidak hadir, lalu siapa yang akan membela mereka?” tegas legislator dari Dapil Kediri tersebut.
Bunda Renny mendesak agar pelatihan keterampilan yang relevan, dukungan kewirausahaan berbasis rakyat, serta fasilitasi kerja antarwilayah yang transparan dan berkeadilan segera diwujudkan.
Ia juga menyerukan semangat gotong royong antar-elemen bangsa, termasuk legislatif, eksekutif, organisasi masyarakat, hingga dunia pendidikan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang manusiawi.
“Keadilan sosial tidak akan terwujud dari seremoni semata. Ia lahir dari tindakan nyata, dari kebijakan yang memihak rakyat, dari keseriusan menjaga agar tak ada lagi air mata PHK di negeri ini,” pungkasnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi