Surabaya, Lingkaran.net Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah tudingan penurunan produksi pertanian di wilayahnya.
Hal itu diungkapkan Gubernur perempuan pertama di Jatim saat rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang mengagendakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025–2029.
Ia menegaskan bahwa sejumlah komoditas unggulan Jatim justru mengalami peningkatan signifikan.
“Tadi ada yang menyampaikan bahwa produk pertanian kita menurun, maka kami akan cocokkan data yang dipakai itu data kapan dan sektor apa? Karena untuk padi, kita tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. LTP (Luas Tambah Tanam) kita juga yang terluas,” ujar Khofifah di hadapan anggota DPRD Jatim, Senin (7/7/2025).
Khofifah menyebutkan bahwa produksi padi, jagung, tebu, daging ayam, daging sapi, dan telur di Jawa Timur menunjukkan performa yang sangat kompetitif secara nasional.
“Kalau rata-rata nasional itu lima ton gula per hektar, maka di Jawa Timur sudah cukup banyak yang bisa memproduksi hingga 20 ton gula per hektar,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa data-data yang dipakai dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025–2029 harus sinkron dan berbasis pada sumber terbaru serta relevan, agar menjadi landasan pembangunan yang akurat.
Sebelumnya, Fraksi PAN DPRD Jatim dalam PA Fraksinya menyoroti penurunan Kontribusi Sektor Pertanian melalui Juru Bicaranya, Abdullah Abu Bakar.
Ia menggarisbawahi pentingnya ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian di Jawa Timur. Dalam pendapat akhir fraksinya, PAN mencatat adanya penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian daerah.
“Kontribusi sektor pertanian menurun dari 11,88 persen pada tahun 2020 menjadi 10,66 persen di tahun 2024. Ini harus menjadi perhatian karena dapat mengancam ketahanan pangan ke depan,” ujar Abdullah.
PAN meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat komitmen dalam melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta memastikan kebijakan pembangunan infrastruktur pertanian, perkebunan, dan perikanan bersifat berpihak dan berkelanjutan.
Baik Pemprov maupun DPRD sepakat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi strategis dalam penyediaan pangan nasional, sejalan dengan perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap isu ketahanan pangan.
RPJMD 2025–2029 disebut sebagai kerangka pembangunan jangka menengah yang perlu memperkuat basis produksi pangan, memperluas lahan produktif, serta melibatkan petani secara aktif dalam sistem agribisnis modern. (*)
Editor : Setiadi