Surabaya, Lingkaran.net Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara progresif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Jatim 2025–2029).
Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDIP, Yordan Batara Goa, dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Menurut Yordan, pertumbuhan PAD yang ditargetkan dalam RPJMD perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mendukung berbagai program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami merekomendasikan target pertumbuhan PAD dinaikkan menjadi minimal 5%–7% per tahun,” ujarnya.
Ia menilai target sebelumnya sebesar 1,87% per tahun terlalu rendah, mengingat realisasi rata-rata PAD Jatim pada periode 2019–2023 justru mencapai 6,9%.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya indikator sosial strategis seperti Indeks Theil dan Indeks Risiko Bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Hal ini bertujuan agar kebijakan mitigasi bencana di 31 kabupaten/kota dengan risiko tinggi dapat direncanakan secara sistemik dan tepat sasaran.
Dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan, Fraksi PDIP menyoroti pentingnya kebijakan afirmatif spasial untuk wilayah-wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.
Yordan menyebut angka kemiskinan perdesaan di Jatim masih tinggi, yakni sebesar 13,12%, jauh di atas rata-rata provinsi.
“Harus ada perlindungan sosial yang adaptif dan basis data terpadu untuk mendukung kebijakan tersebut,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga mengapresiasi langkah Pansus yang menempatkan ketahanan pangan rakyat sebagai prioritas utama. Yordan menyoroti bahwa konversi lahan pertanian produktif di Jatim mencapai 5.212 hektare per tahun, dan tanpa penguatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) serta lumbung pangan desa, maka ketahanan pangan akan semakin rentan.
“Pengembangan hilirisasi hasil pertanian rakyat harus menjadi bagian dari solusi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yordan menegaskan perlunya konsistensi dalam penerapan prinsip money follow program agar anggaran daerah benar-benar digunakan untuk program yang strategis dan berdampak langsung.
Ia menilai selama ini anggaran lebih berfokus pada pemerataan administratif, bukan dampak.
Dalam aspek pemberdayaan kelompok rentan, Fraksi PDIP mendorong adanya indikator ketahanan keluarga dalam RPJMD sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis komunitas.
Yordan juga menyoroti tingginya angka perkawinan anak di usia 16–18 tahun yang mencapai 5,6rdasarkan data BPS 2023.
“Intervensi berbasis komunitas sangat dibutuhkan untuk melindungi masa depan generasi muda,” ujarnya. (*)
Editor : Setiadi