Lingkaran.net - Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti perilaku korupsi yang masih marak terjadi di berbagai tingkatan birokrasi, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, praktik tersebut adalah fakta yang tidak boleh disembunyikan dari publik.
“Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca juga: Kode Malaikat Terbongkar, KPK Ungkap Skema Bagi-Bagi Rp145,5 Miliar di Imigrasi
Prabowo menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah besar yang menggerogoti bangsa.
Ia mengingatkan, berdasarkan sejarah umat manusia, kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung menjadi korup.
“Kita paham sejarah umat manusia, jika ada kekuasaan yang tidak diawasi maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korupsi secara absolut,” tegasnya.
Baca juga: Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rugikan Negara Rp35,7 Miliar
Presiden juga menyampaikan bahwa setelah 299 hari memimpin pemerintahan, ia semakin memahami skala tantangan yang dihadapi, termasuk banyaknya penyelewengan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
Meski kabar tersebut tidak menyenangkan, Prabowo menilai penting untuk menyampaikannya secara terbuka kepada para wakil rakyat.
“Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia,” ujarnya.
Baca juga: Laba Bersih PT PAL Melonjak 108 Persen, Transformasi Digital dan Produksi Jadi Kunci
Prabowo menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama semua pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat.
Ia menilai keterbukaan informasi dan pengawasan publik menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Editor : Setiadi