DPRD Jatim Prihatin Nelayan Surabaya Merugi Akibat Cuaca Ekstrem, Minta Pemprov Turun Tangan

Reporter : Alkalifi Abiyu
Fuad Benardi, anggota DPRD jawa Timur saat bertemu dengan sejumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan kelompok nelayan di Surabaya, Kamis (11/9/2025). 

Lingkaran.net - Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para nelayan di Surabaya yang mengalami kerugian besar akibat cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir.  

Hal tersebut disampaikannya usai bertemu dengan sejumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan kelompok nelayan di Surabaya, Kamis (11/9/2025). 

Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Larangan Keras Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran

“Pertemuan ini adalah bagian dari silaturahmi dan diskusi untuk memahami keluhan serta permasalahan yang dihadapi para nelayan. Pergantian musim dengan cuaca yang tidak menentu sangat merugikan mereka,” ujar Fuad Benardi. 

Menurut Fuad, pada kondisi normal, nelayan masih bisa melaut saat malam hari meski hujan ringan. Namun, angin kencang akibat perubahan musim membuat mereka tidak berani melaut, sehingga berdampak langsung pada penghasilan utama keluarga nelayan. 

“Kalau mereka tidak melaut, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Ini masalah mendesak yang perlu mendapat perhatian serius,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut. 

Dalam pertemuan itu, nelayan berharap adanya dukungan pemerintah, terutama dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Fuad mendorong agar pemprov lebih peduli dan menyalurkan bantuan sembako atau kebutuhan pokok kepada nelayan terdampak. 

Baca juga: Ketua Komisi C: Suntikan Modal Jamkrida Rp300 Miliar Belum Tentu Lolos

“Saya melihat Ibu Gubernur sangat konsen dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Kami berharap nelayan juga bisa merasakan manfaatnya agar bisa bertahan di tengah kesulitan,” tambahnya. 

Selain persoalan cuaca, nelayan juga mengeluhkan masih adanya praktik penangkapan ikan menggunakan cantrang oleh nelayan luar Surabaya. Padahal, alat tangkap tersebut telah dilarang pemerintah karena merusak ekosistem laut. 

“Kami mendorong Dinas Perikanan bekerja sama dengan Polairud untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan cantrang dan alat tangkap ilegal lainnya,” tegas Fuad. 

Baca juga: Emil Dardak Ungkap Alasan Pemprov Jatim Tambah Modal Jamkrida Rp300 Miliar, Beban Baru APBD?

Fuad Benardi berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret agar nelayan Surabaya bisa melewati masa sulit ini.  

“Lalu lintas nelayan juga perlu diatur dengan baik agar semua pihak mendapat keuntungan,” tandasnya.

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru